Dynamics of Covid-19 Policy Implementation in DKI Jakarta

Abstract

Abstract This study aims to map the dynamics of Muhammadiyah DKI Jakarta members’ responses to the handling Covid-19 policies and seek explanations of variations in responses from the perspective of political partisanship as a determining factor in the process of evaluating citizens against government policies. Qualitative method is used revealing factors influencing the emergence of different responses to three pandemic management policies: mobility restrictions, 3M campaigns (wearing masks, washing hands, keeping distance), and vaccinations. There are two findings of this research. First, the implementation of the Covid-19 policy has given rise to two clusters of responses among Muhammadiyah DKI Jakarta members, namely Affirmation (fully accepting) and Hesitancy, an attitude of doubt that gives rise to negotiation (selective acceptance), and resistance (complete rejection). Second, these variations in response represent the process of contestation of several factors in responding to pandemic policy against the background of political polarization of the leadership of the Governor of DKI (Anies Baswedan) and the Central Government (President Jokowi), namely political trust and distrust, knowledge construction, and political partisanship. Two study recommendations: first, the need for political partisanship and policy synchronization between the central and provincial governments in responding to non-natural disaster issues which demand alertness and innovation from policy makers. Second, the need for the government’s cultural sensitivity appointing the implementation of its policies to not widen polarization and provoke sentiments of political partisanship in society. Kajian ini bertujuan memetakan dinamika respons anggota Muhammadiyah DKI Jakarta terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dan mencari penjelasan atas kemunculan variasi respons dalam perspektif keberpihakan politik yang menjadi faktor determinan dalam proses evaluasi warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan respons yang berbeda terhadap tiga kebijakan penanganan pandemi, yaitu pembatasan mobilitas, kampanye 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), dan vaksinasi. Ada dua temuan penelitian ini. Pertama, implementasi kebijakan Covid-19 telah memunculkan dua klaster respons di kalangan anggota Muhammadiyah DKI Jakarta, yaitu Afirmasi (menerima sepenuhnya) dan Hesitansi, yaitu sikap keraguan yang melahirkan negosiasi (menerima secara selektif), dan resistensi (menolak sepenuhnya). Kedua, variasi respons tersebut merepresentasikan proses kontestasi beberapa faktor dalam menyikapi kebijakan pandemi dengan latar belakang polarisasi politik kepemimpinan Gubernur DKI (Anies Baswedan) dan Pemerintah Pusat (Presiden Jokowi), yakni kepercayaan dan ketidakpercayaan politik, konstruksi pengetahuan, dan keberpihakan politik. Kajian ini merekomendasikan dua hal. Pertama, perlunya keselarasan politik dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan provinsi dalam merespon persoalan-persoalan kebencanaan non alam yang menuntut kesigapan dan inovasi dari pembuat kebijakan. Kedua, perlunya kepekaan kultural pemerintah dalam menunjuk penanggung jawab implementasi kebijakannya sehingga tidak memperlebar polarisasi dan memancing sentimen keberpihakan politik di masyarakat. Keywords: Covid-19 policy; Political partisanship; Muhammadiyah