CAPAIAN, TANTANGAN IMPLEMENTASI, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI INDONESIA

Abstract

Indonesia mulai memandang konsep perhutanan sosial sebagai salah satu upaya jalan tengah pembangunan yang lebih berkelanjutan. Perhutanan sosial yang terus didorong pemerintah melalui sejumlah dukungan kelembagaan, pendanaan, dan regulasi telah menghasilkan sejumlah dampak positif namun masih menyisakan persoalan lapangan yang belum tuntas. Konsep kebijakan yang mengedepankan masyarakat sebagai pelaku usaha kehutanan sebagai sumber kehidupan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan menghadapi beberapa tantangan yang perlu direspons dengan serius. Penelitian ini bertujuan menyajikan perkembangan pembangunan perhutanan sosial, permasalahan dan rekomendasi dalam konteks perencanaan pembangunan nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis regulasi perhutanan sosial di Indonesia melalui literature review; 2) menganalisis capaian kebijakan pengelolaan perhutanan sosial dan permasalahannya di lapangan; 3) memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kebijakan di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis hasil temuan pada objek penelitian, melalui literature review kemudian menjadikannya sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk diterapkan pada program perhutanan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa hambatan hukum, kebijakan dan implementasi ditingkat tapak dapat mempengaruhi pelaksanaan perhutanan sosial. Pelaksanaan perhutanan sosial selama ini dinilai masih belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam kebijakan maupun proses implementasinya. Ketidakjelasan regulasi, perubahan kebijakan yang sering terjadi, dan prosedur birokrasi yang rumit dapat memperlambat implementasi perhutanan sosial. Oleh karena itu, disarankan perlunya upaya untuk memperbaiki dan menyederhanakan regulasi serta meningkatkan kejelasan hukum terkait perhutanan sosial. Perbaikan kebijakan juga perlu mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kebijakan lanjutan pasca pemberian izin agar tidak mengancam keberlanjutan perhutanan sosial dimasa depan.