Abstract
Procurement of goods and services for the benefit of the government is one tool to drive the wheels of the economy, in order to improve the national economy to the welfare of Indonesian life, for the procurement of goods and services, especially in the public sector is closely linked to the use of the state budget. Through normative juridical research, this study found the legal aspects of government procurement of goods and services, especially in terms of a review of the juridical rules of government procurement. Arrangements regarding the procedures for the procurement of government goods and services in Presidential Decree No. 54 Year 2010 jouncto Presidential Decree No. 70 The year 2012 is expected to increase conducive investment climate, efficiency of public spending, and accelerating the implementation of APBN/APBD. Government procurement of goods and services currently on aspects of administrative law, civil law and criminal law. In the procurement of goods and services should apply the general principles, good principles that have long been known in state financial management, such as the principle annual, the principle of universality, the principle of unity, and the principle of specialty as well as the principles of the new as reflecting best practices (application of the rules good) in the management of state finances.
Highlights
Procurement of goods and services for the interests of the government is one tool to drive the economy, in order to improve the national economy for prosperity, because the procurement of goods and services, especially in the public sector is closely related to the use of state budget
The regulation of procurement procedures for government goods and services can leave behind a conducive investment climate, the efficiency of state expenditure
Procurement of government goods and services lies in the legal aspects of state administration, civil law, and criminal law
Summary
Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Hal tersebut merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Dalam mewujudkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan dari adanya hukum atas penegakan hukum terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pilihan sanksi pidana atau sanksi administrasi yang diberlakukan. Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa untuk keperluan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu pengadaan barang dan jsasa merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam setiap jenisnya, hal ini terlihat dari tabel terlampir
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
