Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Ahmad Parlindungan

doi:10.34007/jehss.v2i2.108

Abstract

Regional Head Elections or abbreviated as (Pilkada), fraudulencies are often occurs as seen in one of the court verdict no. 381 /Pid.Sus/2018.PN,Psp. About money politics. Money politics is a from of giving or promising to bribe someone with the intention so thet the person does not carry out his righs in certain way during the general election. The regional head election is a main momentum of democracy in the implementation of each general election be held every pair of candidates expects no fraudulent acts carried out by the candidate pairs in order to create a conducive regional head general election. Therefor money politic perpetrators can be held accountable for their action as is have been regulated in Law No.10 of 2016 concerning the second amendement to Law No. 1 of 2015 concerning the second amendment to law number 1 of 2014 concerning the election of regional heads, while there are 25 types of criminal acts for the election of regional heads, while there are 5 articles concerning on criminal acts of general election in KUHP. Pilkada violations are divided into there, which are administrative violation, criminal violations of money politics, and disputes over the result of general elections in this case the election of regional heads. Administrative violations were reported to the electoral commission and forwarded to KPUD. Violations of general election criminal proceeds with the criminal justice system (police, public prosecutor, judiciary) in accordance with the criminal procedure code, preceded by report from thev public or candidate pairs to the election supervisory committee no later than seven days after the report is received, while disputer over the resoult of the regional head elections originally handled by the supreme court was handed over to the constitional court.

Highlights

Regional Head Elections or abbreviated as (Pilkada), fraudulencies are often occurs as seen in one of the court verdict no. 381 /Pid.Sus/2018.PN,Psp
UUDNRI Tahun 1945 di katakan bahwa pemilhan umum di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan di selenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden serta DPRD bertolak dari penjabaran Pasal 22E ayat (1) dan (2) dimaksud, dapat dipahami bahwa pilkada bukan merupakan bagian dari rezim pemilihan umum karena rezim pemilu hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden serta DPRD, tidak termasuk di dalamnya memilih Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)
Implementasi pemahaman diatas pada prakteknya harus sejalan dengan pembenahan institusi peradilan pemilu, dimana peradilan pemilu kedepannya tidak lagi bersifat ad-hoctetapi permanen.Penerapan ketentuan Undang –Undang harus tegas pemberlakuannya sesuai tindak pidana yang dilakukan dan lebih kepada apabila unsur – unsur yang ada pada pasal yang didakwakan terbukti.Dengan demikian penulis mengharapkan adanya perubahan Undang –Undang pilkada yang harus mengakomodir http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss mahesainstitut@gmail.com alternatif solusi pemahaman tentang aturan hukuman pidananya (hukum materiil) dan penyelarasan hukum acaranya (hukum formiil).Penulis juga memandang bahwa Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2016 Penerapan hukum dalam suatu kasus tindak pidana harus lebih memperhatikan arti yang terkandung dalam Undang –Undang.Sebab, masih terdapat potensi masalah pada penegakan hukum atas tindak pidana Pemilukada yaitu berkaitan dengan adanya masa daluarsa, sifat hukuman kumulatif dan tidak adanya hukuman minimal.Oleh karenanyahakim, terutama yang khusus menangani tindak pidana Pemilu sebagai ujung tombak penanganan perkara pidana Pemilu.Hal tersebut menunjang untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.Karena tindak pidana pemilu merupakan partisipasi warga yang dinilai menyimpang