Abstract

Training programs implemented by Education and Training Centers and Religious Training Centers throughout Indonesia essentially have a low level of suitability compared to employee competency development needs. If viewed in terms of material and purpose, the programs held so far often need to follow the training participants' real needs. Implementing a Training Needs Analysis (TNA) is necessary to overcome this. This research aims to discover how competency gaps include attitudes, knowledge and skills, priority training needs, and recommendations for ASN training needs. The stages of the TNA program include identifying organizational performance problems, TNA planning, selecting and designing data collection techniques, collecting data, analyzing data, and reporting TNA results. The results of the TNA are: 1) there are various competency gaps in different ASN professions, including deputy head of madrasah, director of library, head of laboratory, madrasah supervisor, PAI supervisor, headmaster, and instructor. These gaps include attitudes, knowledge, and skills. 2) This gap means several priority trainings proposed by the Religious Education and Training Center are needed as a diversity-based training curriculum (Training Courses, Hours, Extracurriculars). 3) The Education and Training Center for Educational and Religious Technical Personnel needs to develop a training program with several stages, such as preparing a training curriculum for educational and religious technical personnel in 2022. It must be based on TNA results regarding the competencies to be achieved and indicators of competency achievement. The results of this AKP can map training, which is the main priority scale, but also provide a proportional allocation for training of other educational and religious technical personnel.(Program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat maupun Balai Diklat Keagamaan seluruh Indonesia secara esensial belum memiliki tingkat kesesuaian yang signifikan dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai. Program yang telah diselenggarakan selama ini jika ditinjau dari segi materi maupun peruntukannya, sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil para peserta pelatihan. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) menjadi sebuah keharusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesenjangan kompetensi meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kebutuhan pelatihan prioritas, dan seperti apa rekomendasi kebutuhan pelatihan ASN. Adapun tahapan program AKP ini meliputi identifikasi masalah-masalah kinerja organisasi, merencanakan AKP, memilih dan mendasin teknik pengumpulan data, mengumpulkan data, analisis data, dan melaporkan hasil AKP. Hasil AKP yaitu: 1) terdapat berbagai kesenjangan komptensi dalam berbagai profesi ASN, diantara: wakil kepala madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, pengawas madrasah, pengawas PAI, penghulu, dan penyuluh. Kesenjangan tersebut meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2) Adanya kesenjangan tersebut membuat diperlukan beberapa pelatihan prioritas yang diusulkan Balai Diklat Keagamaan berupa Kurikulum Diklat berasaskan keragaman (Mata Diklat, Jam, Ekskul). 3) Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan perlu mengembangkan program pelatihan tersebut dengan beberapa tahapan seperti menyusun kurikulum pelatihan pelatihan tenaga teknis Pendidikan dan keagamaan tahun 2022 dan harus dilandasi hasil AKP dalam hal kompetensi yang ingin dicapai maupun indikator pencapaian kompetensi. Hasil AKP ini bisa memetakan pelatihan-pelatihan yang menjadi skala prioritas utama, namun juga memberi alokasi yang proporsional pada pelatiahn tenaga teknis Pendidikan dan keagamaan lainnya.)

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.