Abstract

The economy cannot be separated from the role of government spending in stimulating the economy. Fiscal policy is government’s tool to intervene in theeconomy, could change for the better economy or even make the economy into a recession. On the other hand, economic activity over the impact of greenhouse gas contribution, so the impact on global climate change. Therefore, a certain sectorspecific fiscal policies have considerable impact in influencing greenhouse gases. This study aims to provide an analysis of fiscal policy scenarios that can affect greenhouse gases, so that could explain what sector-specific fiscal policies that can increase the risk of climate change. This research uses the model of Computable General Equilibrium (CGE) based fiscal policy held by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia named AGEFIS (Applied General Equilibrium Model for Fiscal). The scenario is to decrease fosil fuel subsidy that can produce CO2 emision. The results shows that decreasing fossil fuel subsidies can reduce the CO2 emission, but with high consequences. The consequences are the economic growth seen to fall, household wealth declined and the real consumption levels decrease.

Highlights

  • Harapan dari adanya modal dari luar akan memicu trickle down effect dari akumulasi modal (Aghion and Bolton, 1997)

  • Konsekuensi tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang turun, kesejahteraan rumah tangga yang juga turun dilihat dari tingkat konsumsi riil yang turun

  • Nama Sektor Pertanian Tanaman Pangan Pertanian Tanaman Lainnya Peternakan dan Hasil-hasilnya Kehutanan dan Perburuan Perikanan Batubara Minyak Bumi Gas Bumi Panas Bumi Biji Logam/lainnya Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Makanan, Minuman dan Tembakau Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit Industri Kayu & Barang Dari Kayu Industri Kertas, Percetakan, Alat Angkutan dan Barang Dari Logam dan Industri Hasil olahan minyak Industri Kimia Lainnya Pembangkit Listrik Non-PLTA Pembangkint Listrik Tenaga Air Gas dan air minum Konstruksi Perdagangan Restoran Perhotelan Angkutan Darat Udara Air Komunikasi Jasa Penunjang Angkutan, dan Pergudangan Bank dan Asuransi Real Estate dan Jasa Perusahaan Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, Film dan Jasa Sosial Lainnya Jasa Perseorangan, Rumah tangga dan Jasa Lainnya

Read more

Summary

PENDAHULUAN ndonesia merupakan negara demokratis dengan sistem

Hal ini tercermin dalam kebijakan fiskal dan moneter yang masih sanggup merubah pola perekonomian di Indonesia. Kebijakan fiskal yang berlandaskan pada pengeluaran pemerintah dan pengenaan pajak memberikan stimulus terhadap perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi banyak dibantu oleh berbagai kebijakan fiskal, seperti peningkatan penanaman modal asing (Fatah et al, 2012) dengan menggunakan insentif pajak. Dampak penggunaan input sumber daya alam sebagai faktor produksi berdampak terhadap lingkungan sebagai wadah raksasa untuk menampung sisa dari aktivitas ekonomi. Kontribusi dari CO2 sebagai kontributor yang tinggi untuk gas rumah kaca banyak disumbang oleh aktivitas ekonomi (Stern, 2006). Pengeluaran pemerintah menjadi sebuah kunci dalam melakukan kontrol terhadap gas rumah kaca, dimana hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh. Menurut laporan yang dibuat oleh APEC (APEC, 2010), sumber gas rumah kaca yang terbesar adalah CO2 dengan pertumbuhan yang tinggi.

Non Energy
METODE PENELITIAN
Departemen Keuangan
Skenario Simulasi
HASIL DAN PEMBAHASAN
Percentage Change
SIMPULAN DAN SARAN
Findings
DAFTAR PUSTAKA
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.