Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai tahapan kebijakan pembentukan Daerah otonomi Baru di Kabupaten Bungo. Pemekaran wilayah merupakan sebuah produk kebijakan publik, sebagai upaya pemerintah untuk memecahkan masalah publik agar tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Tujuan penelitian ini untuk melihat tahap-tahap kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan faktor-faktor yang menghambat tahap-tahap perumusan kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Bungo. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tahapan kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Bungo merupakan tahapan yang cukup rumit dan sudah memakan waktu yang cukup lama dimana dari sebuah kesepakatan bersama menjadi sebuah kebijakan publik, banyak persyaratan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah Kabupaten Bungo itu sendiri, dan juga berbagai polemik publik yang dihadapi selama tahapan pembentukan Daerah Otonom Baru.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.