Abstract
Yurisdiksi Universal dilatar belakangi kekhwatiran masyarakat internasional terhadap dampak kejahatan yang dianggap paling serius bagi kehidupan masyarakat internasional. Demi menghindari impunitas para pelaku kejahatan tersebut, maka semua negara diminta untuk mengadili atau bekerjasama untuk membawa pelaku kehadapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dasar pemberlakuan yurisdiksi universal dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dan Keutamaan Negara Locus Delicti untuk mengadili Pelaku Kejahatan Internasional. Dari Penelitian ini ditemukan bahwa penerapan yurisdiksi universal didasari oleh Kebiasaan Internasional dan Perjanjian Internasional. Setidaknya 3(tiga) perjanjian internasional yakni UNCLOS, Konvensi SUA dan Statuta Roma secara eksplisit mencantumkan kewajiban negara dengan segala upaya untuk mengadili atau bekerjasama dengan negara lain untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Kendati dari penelitian ini juga ditemukan khususnya dalam Statuta Roma, sesungguhnya keutamaan diberikan kepada Negara Locus Delicti untuk mengadili pelaku kejahatan internasional.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
