URGENSI PERLINDUNGANDATA PRIVASIDALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Sinta Dewi Rosadi,Garry Gumelar Pratama

doi:10.25123/vej.2916

Abstract

As a prerequisite to enter into the digital economic system, the government should be able to guarantee and secure public trust in online transactions and communications. At the same time the need arise to secure and protect privacy and personal data. The author, utilizing a juridical normative or dogmatic approach,discusses the issue how the Indonesian government should provide better and more reliable protection of privacy and personal data. Notwithstanding the existence of a number of rules from different Acts which provides for such protection, these are considered not sufficient in providing certainty in the digital era. The authors main argument is that a legal instrument providing privacy and personal data protection should fulfil three criteria: (1) possessing international character; (2) protecting privacy and personal data as a positive right; and (3) function to co-relate individual to the economic community as such.

Highlights

Abstrak Pemerintah Indonesia harus dapat menjamin dan menjaga kepercayaan daring, yakni bila hendak mengembangkan dan masuk ke dalam ekonomi digital
As a prerequisite to enter into the digital economic system, the government should be able to guarantee and secure public trust in online transactions and communications
Notwithstanding the existence of a number of rules from different Acts which provides for such protection, these are considered not sufficient in providing certainty in the digital era

Summary

Pembahasan Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Indonesia

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.[5]. Dengan demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 diatur mengenai perlindungan data pribadi yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik.[12]. Telah mengatur mengenai perlindungan privasi dan data pribadi untuk data kesehatan. Keadaan pengaturan mengenai privasi dan data pribadi di Indonesia, saat ini tengah berada dalam keadaan yang divergen, sebagai lawan dari istilah konvergen. Konvergensi perlindungan privasi atas data pribadi penting bagi Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan privasi dan data pribadi yang setara dengan negara-negara lain. 20 Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan Undang-Undang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Pengaturan yang akan disusun dalam Rancangan UndangUndang diharapkan akan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan privasi dan data pribadi. Pengaturan privasi dan data pribadi yang divergen ke pengaturan yang bersifat konvergen

Hukum Perlindungan Privasi atas Data Pribadi yang mendukung Ekonomi Digital

Daftar Pustaka