Abstract
This paper aims to discuss the authority of members of the House of Representatives (DPR) in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945), the legal vacuum in determining the tenure of the DPR, and the urgency of ideal regulation DPR tenure. The study uses normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The power of the DPR in the 1945 Constitution is very broad, not only relates to legislative power but also the executive and judicial. The regulation regarding the time limit for the DPR’s period has not yet been regulated (there is a legal vacuum). There is no statutory regulation governing the time limit for a person to become a member of the DPR. The urgency of limiting the period of members of the House of Representatives is to limit the holding of power too long and provide opportunities for other citizens. Members of the Regional House of Representative (DPRD) can serve for 2 periods at the district/city level, after which they can submit at the provincial level for 2 periods, and finally can apply to become a member of the DPR RI for 2 periods.
Highlights
Abstrak: tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945), kekosongan hukum dalam penentuan jabatan masa kerja DPR, dan urgensi pengaturan tentang masa jabatan DPR yang ideal
Abstract: this paper aims to discuss the authority of members of the House of Representatives (DPR) in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUDNRI 1945), the legal vacuum in determining the tenure of the DPR, and the urgency of ideal regulation DPR tenure
There is no statutory regulation governing the time limit for a person to become a member of the DPR
Summary
Wa Ode Fatihatul Khaerunnailla, Tunggul Ansari SN, Abdul Madjid Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Abstrak: tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang kewenangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI 1945), kekosongan hukum dalam penentuan jabatan masa kerja DPR, dan urgensi pengaturan tentang masa jabatan DPR yang ideal. Upaya membatasi kekuasaan lembaga negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterapkan pada masa periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan uraian di atas, penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas beberapa hal, yaitu kewenangan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekosongan hukum tentang pembatasan masa jabatan anggota DPR, dan urgensi pengaturan tentang pembatasan masa jabatan anggota DPR. Hubungan Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat juga dipertegas dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Besarnya kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan checks and balances serta menciptakan pemeritahan yang bersih
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
