Abstract
The Fiduciary Act should provide legal protection of the parties and legal certainty, but on the other hand there are still some weaknesses of the Fiduciary Act. This paper analyzes the weaknesses of Act Number 42 Year 1999 on Fiduciary and the need for revising the Act. The type of research is a normative legal research or library which includes a study of the principles of law and the systematics of law. The research uses the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis it can be concludde that it requires to revise the Fiduciary Act. Legislators should produce the law not only ensuring the legal certainty but they also can provide the law presenting justice and prosperity for the people. Revision of the Fiduciary Act is expected to provide maximum protection to the people who use the fiduciary as a guarantee agency; so that the justice will be obtained by the people to create a conducive atmosphere in the economy to increase the prosperity for them.
Highlights
Abstrak: Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya memberikan perlindungan hukum para pihak dan kepastian hukum, namun di sisi lain masih terdapat beberapa kelemahan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia
This paper analyzes the weaknesses of Act Number 42 Year 1999 on Fiduciary
a normative legal research or library which includes a study of the principles of law
Summary
Istilah Jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Soebekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang Kreditur dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban kewajiban debitur.[3] Perjanjian penanggungan hutang (borgtoch) diatur dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUH Perdata. Jaminan khusus adalah jaminan yang secara khusus diperjanjikan untuk menyerahkan suatu barang tertentu sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur. Pada penjaminan umum dalam 1131 KUH Perdata, para kreditur menempati kedudukan yang sama dan tidak ada yang diistimewakan atau didahulukan dalam pelunasan utang. Kreditur tersebut mendapatkan pelunasan secara proporsional sesuai besar utangnya, sedangkan pada jaminan khusus, kreditur separatis memiliki hak istimewa (privilege), karena memiliki kewenangan penuh melakukan eksekusi atas hak jaminan apabila debitur terbukti wanprestasi; dan mempunyai hak mendahului kreditur lain dalam penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan langsung dan memperoleh hasil penjualan untuk melunasi piutangnya.[6]
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
