Abstract

The purpose of this study was to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of corruption and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of corruption. The study used empirical research type. Data collection techniques in this study were through direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The data analysis technique used was qualitative technique. The results showed that the efforts made by the police to tackle corruption were in the form of preemptive, preventive, and repressive measures. Preemptive efforts were in the form of educating the public through pamphlets, brochures, and banners that contained all matters relating to corruption. Preventive efforts by way of synergizing with law enforcement officials, improving coordination, investigation, and investigation functions in ten areas prone to corruption, and responding to public demanded to accelerate investigations. Repressive measures in the form of sanctions against corruptors in accordance with the law. The obstacles faced in overcoming corruption were internal constraints, namely the slow disbursement of program budgets for pre-emptive and preventive activities, as well as external obstacles, namely the lack of understanding of corruption by the public.

Highlights

  • Abstract: the purpose of this study was to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of corruption and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of corruption

  • The results showed that the efforts made by the police to tackle corruption were in the form of preemptive, preventive, and repressive measures

  • Peran Penyidik Polri dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Read more

Summary

INFO ARTIKEL

Abstract: the purpose of this study was to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of corruption and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of corruption. Sistem peradilan tindak pidana korupsi memiliki beberapa komponen diantaranya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana). Kejaksaan juga menjadi salah satu komponen dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi hal tersebut agar tidak meningkat yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi pada berbagai instansi yang berpotensi dilakukannya tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilanggar oleh para pelaku, sehingga menyebabkan terganggunya tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya serta berakibat pula pada terampasnya hak-hak rakyat yang semestinya diperoleh. Data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan yang diangkat

Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi
Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call