Abstract
Advances in technology has a big contribution in the spread of pornography, even it has a considerable advantage for the business of pornography. On the other hand, emerging social restless and the government will also impact negatively on pornography especially with regards to the mentality of the young generation. Nowadays, pornography can be enjoyed by all people start from children to the elders by the help of technology it makes easier for people to access this site. The offenses of pornography set in Law Number 44 of 2008 was full of controversy even after have been set, it still reap the rejection of the society. The Government considers that it is time for pornography to regulate specifically so it will not cause restless in the community even though it's been many laws offering pornography. Dangers of pornography take a big part in the mental damage of the young generation it becomes a specific reason why this case needs to be set firmly. In the politics of criminal law view, it is necessary to study in-depth whether the govern-ment's action to regulate pornography in a special law by imposing criminal sanctions are appropriate with the prospects of the people. Regulation of pornography needs to be completed perfectly or it will be better if the regulation be eliminated completely. Conclusions taking technique of this study is using deductive analysis.
Highlights
The offenses of pornography set in Law Number 44 of 2008 was full of controversy even after have been set, it still reap the rejection of the society
In the politics of criminal law view, it is necessary to study in-depth whether the government's action to regulate pornography in a special law by imposing criminal sanctions are appropriate with the prospects of the people
Regulation of pornography needs to be completed perfectly or it will be better if the regulation be eliminated completely
Summary
Perkembangan pornografi semakin maju seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Tingkat penyebaran makin mudah dan meluas serta bebas masuk dalam ruang-ruang privat yang seharusnya steril dari pornografi. Perbuatan pornografi dianggap sebagai ancaman dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam pembentukan nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa. Apakah perlu undang-undang tersendiri yang mengatur khusus tentang pornografi? Bahkan ada anggapan hal ini cukup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang no 44 tahun 2008 memberikan definisi tentang pornografi sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Akibat dari pro dan kontra tentang perlu tidaknya pornografi diatur dalam undang-undang tersendiri membuat waktu yang diperlukan untuk membahas dan mengesahkannya perlu waktu sampai 10 tahun. Atas dasar tersebut muncul beberapa per-tanyaan, yaitu apa latar belakang filosofis, sosialogis, dan politik pembentukan Un-dang-undang Pornografi dan apakah undang-undang No 44 Tahun 2008 dalam tinjau-an politik hukum Pidana Indonesia sudah tepat dan benar?
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have