Abstract
Many problems concerning food occur in Indonesia, we encountered food circulating in the community who do not heed the provisions on labeling, thus disturbing the public. Food trade expired, the use of dyes that are not intended for food, formalin, foods containing preservatives, or acts of other consequence is very detrimental to the community, it can even threaten the health and safety of human lives, especially for children in general, this cas ususally through of fraud on the food label. label is falsified or misleading adverse effects on human health and development.
Highlights
Pembangunan hukum di Indonesia tahun 1970an tentu memiliki karakteristik, visi, misi yang berbeda dengan pembangunan hukum era reformasitahun 1998; begitu pula halnya pembangunan hukum dikedua era tersebut berbeda di tengah-tengah era globalisasi di segala bidang kehidpuan, baik bidang ekonomi, keuangan, perdagangan maupun di bidang hukum
Protection of consumers is seen materially and formally as being increasingly important, given the progress of science and technology which is the driving force for the productivity and efficiency of producers of goods or services that they produce in order to achieve business goals
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Summary
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut dalam konteks hukum sebagai sistem alokasi yang disampaikan Friedman, kiranya hal ini juga perlu dilaksanakan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam segala bidang, apakah itu ekonomi, politik, sosial dan hankam perlu dikaji: how it performs?; how it treats people?; how it distribute?; dan how its cost and benefit? Agar suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan dan sesuai dengan tujuan dari pembuat peraturan perundangundangan tersebut. Akan dibahas mengenai Bagaimana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari konsep “Hukum sebagai Sistem Alokasi” ?
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
