Abstract
This research aims to determine the form of financial statements Sharia BUMDes. This research using literature review. The accounting standards that form the basis in preparing the financial statements sharia BUMDes are PSAK ETAP, PSAKS Syariah and Permendes No. 4 of 2015 which regulates the establishment, maintenance, management, and dissolution BUMDes. The results of the research explained that the financial statements of sharia BUMDes is different with other businesses, because: 1) BUMDes has dual functions, commercial and social institutions, therefore BUMDes has two types of financial reports, social financial reports and commercial financial reports; 2) The allocation of PAD (Village Income) taken from the profit BUMDes; 3) The additional capital injection of funds ADD (Village Fund Allocation) every year; 4) The revenue reconciliation report and profit sharing which presents the amount of profit sharing BUMDes party and owner of the funds
Highlights
Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945
This research aims to determine the form of financial statements Sharia BUMDes
The accounting standards that form the basis in preparing the financial statements sharia BUMDes are
Summary
Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Pembentukan BUMDes ini merupakan amanat dari UU No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes dan Peraturan Menteri (Permen) Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes. Harto&Riwandari:Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, memang tidak mengatur secara khusus konsep usaha seperti apa yang diperbolehkan dilakukan oleh BUMDes. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat desa diberikan otonomi khusus dalam mengatur kegiatan atau jenis usaha BUMDes asalkan sesuai dengan peraturan perundangan (Bambang, 2017). Penelitian ini akan meninjau secara teoritis laporan keuangan BUMDes Syariah dengan berpedoman pada SAK ETAP dan PSAK Syariah, serta Permen No 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
