Abstract
This study aims to analyze changes in the performance-based budgeting system. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using the study of literature. The results show that the budgeting system changes because, in the traditional budgeting system, there are many weaknesses in its implementation. The change of the budget system from the traditional budget system to a performance-based budgeting system was marked by the issuance of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance. In reality, it turns out that the application of the performance-based budgeting system is still far from what was expected. There are several difficulties in implementing a performance-based budgeting system, namely the problem of agreeing on appropriate performance measures. Therefore, the implementation of a performance-based budgeting system is only limited to meet the provision.
Highlights
Penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan keputusan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif yang lain (Basri, R., 2013)
This study aims to analyze changes in the performance-based budgeting system
The results show that the budgeting system changes because, in the traditional budgeting system, there are many weaknesses in its implementation
Summary
Memiliki satu masalah paling mendasar, yakni keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda (Rubin, 1993). Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik dan/atau pemerintah dalam penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2009): (1). Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: cenderung sentralitis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto. Hal tersebut menyebabkananggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat keputusan penggunaan anggaran. Penggunaan paradigma New Publik Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetisi tender. Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
