Abstract
Year 2015 is the year for developing Tax Payer and the year of issuance of GovernmentRegulation No. 46 Year 2013, which imposed 1% tax to SMEs with a turnover (gross income)from Rp 1 to a maximum of Rp 4.8 billion per year. The research problems are formulated: (1)How does the level of tax compliance in KPP Pratama Pontianak before and after the 1% taxpolicies for SME corporate tax payer? (2) What efforts made by the tax authorities in improvingtax payer compliance company in terms of delivering the tax obligations on KPP PratamaPontianak. The research method was an exploratory, descriptive, narrative case study approachto the object KPP Pratama Pontianak. Outcomes of this study are expected KPP PratamaPontianak be an example or reference for other KPP in performing their duties and functions aspublic service on tax. The results showed that there was a slight increase tax payer compliance inKPP Pontianak after their policy of 1% per month tax on turnover (gross income), whencompared with the prior policy. Suggestions for the government, in this case the DirectorateGeneral of Taxation, in formulating tax policy in order to maximize tax revenue.
Highlights
Year 2015 is the year for developing Tax Payer and the year of issuance of Government Regulation No 46 Year 2013, which imposed 1% tax to SMEs with a turnover from Rp 1 to a maximum of Rp 4.8 billion per year
The research problems are formulated: (1) How does the level of tax compliance in KPP Pratama Pontianak before and after the 1% tax policies for SME corporate tax payer? (2) What efforts made by the tax authorities in improving tax payer compliance company in terms of delivering the tax obligations on KPP Pratama Pontianak
Sedangkan untuk sesudah diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap Bulan (2014-2015) jawaban “Sering” menjadi bertambah sebesar 24 (26%) dan “Selalu” berkurang menjadi 23 (25%).Sebelum diberlakukan 1% dari Peredaran Bruto Setiap Bulan (2012-2013) dari total 91 responden terdapat 18% untuk responden yang “Tidak Pernah” dan “Kadang-kadang”, 15% responden yang “Cukup Sering”, 24% yang “Sering”, dan 25% yang “Selalu” melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa (PPh 21, 23, 4(2), dan 25) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak setiap bulannya
Summary
Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, maka pemerintah harus melakukan peningkatan realisasi penerimaan pajak. Tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak, yaitu merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang sangat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. UMKM di kota Pontianak memiliki omset rata-rata di bawah 4,8 miliar/tahun dengan tarif kewajiban pajak 1% perbulan dari omset. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Pontianak sebelum dan sesudah adanya kebijakan pajak 1% untuk pengusaha UMKM dengan omset (peredaran bruto) mulai 1 hingga maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun bagi Wajib Pajak badan UMKM? Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Bagi UMKM, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. (2) Penelitian memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan bagi sektor UMKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dan bagi pihak KPP Pontianak agar dapat lebih memaksimalkan penerimaan pajak. Zawitri dan Yuliana pelaku bisnis di negara Indonesia. (2) Penelitian memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan bagi sektor UMKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya dan bagi pihak KPP Pontianak agar dapat lebih memaksimalkan penerimaan pajak. (3) Penelitian ini diharapkan menjadikan KKP Pratama Pontianak menjadi contoh atau referensi bagi KKP lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan kewajiban pajak masyarakat Pontianak
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
