Abstract

The Covid-19 pandemic has a very big impact in the industrial world, many companies have terminated employment (PHK) for workers, both PKWTT and PKWT. In the Manpower Act No. 13 of 2003 and the Job Creation Act No. 11 of 2020 concerning labor and termination of employment. Regarding termination of employment, termination of employment to outsourced workers, the author discusses 2 (two) problem formulations, namely: First: How is the responsibility of outsourcing companies to outsourcing workers / laborers who were terminated during the Covid-19 pandemic; Second, what is the comparison of the forms of legal protection for outsourcing workers / laborers who have experienced termination of employment according to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and Law no. 11 of 2020 About Job Creation. The research method used in this thesis is the Normative-Empirical method. The conclusion of this decision is First, that the outsourcing company is still in charge of the implementation of termination of employment, this can be seen in the PT SIS PKWT; Second, in terms of comparison between UUK No. 13 of 2003 with UUCK No.11 of 2020 not much has changed, only in UUKC regarding labor Outsourcing is more discussed.

Highlights

  • laborers who were terminated during the Covid-19 pandemic

  • what is the comparison of the forms of legal protection

  • experienced termination of employment according to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower

Read more

Summary

Pendahuluan

Masalah ketenagakerjaan sering sekali menjadi topik pembicaraan hangat dan aktual di tengah masyarakat, mulai dari masalah upah, jam kerja, waktu lembur, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan hari tua, hingga masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk masalah outsourcing atau alih daya dan ditambah saat ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Untuk melakukan analisa yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis tentang permasalahan ini, penulis memilih judul “Tanggung Jawab Perusahaan Alih Daya Terhadap Pekerja Outsourcing Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Dokumen Perjanjian Penyedia Jasa di PT NTU).”. Maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah : Pertama, Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan alih daya terhadap pekerja/buruh outsourcing mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mengsyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dn sepanjang objek pekerjannya tetap ada. Volume 02 Nomor 01 Januari 2021 Halaman. 55-79 e-ISSN: 2723-164X p-ISSN: 2722-9858 http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion yang diputus hubungan kerjanya di masa pandemi covid-19? ; Kedua, Bagaimana perbandingan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh outsourcing yang mengalami pemutusan hubungan kerja menurut UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Metode Penelitian
Pembahasan
Untuk Pekerja Outsource dengan PKWTT
Outsourcing
Findings
Kesimpulan
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call