Abstract
This paper aims to discuss the programs carried out in realizing the vision of the Sintang District Government and the strategy to achieve good governance by the Sintang District Government. The study uses qualitative descriptive with case studies. Sintang District Government achieved the vision through programs that focus on the realization of smart, healthy, advanced, religious, and prosperous community and implements good and clean governance. The strategy undertaken by the Local Government of Sintang District to achieve good and clean governance is carried out in five stages, namely consolidation, strengthening, acceleration, development, and consolidation carried out consecutively from 2017 to 2021.
Highlights
PENDAHULUAN Good governance sebagai sebuah citacita dan harapan di era global tentu tidak mudah diwujudkan, melainkan memerlukan perjuangan dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan
This paper aims to discuss the programs carried out in realizing the vision of the Sintang District Government and the strategy to achieve good governance by the Sintang District Government
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentnag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021
Summary
Berbagai kondisi yang memprihatikan seperti merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), integritas pejabat publik yang minim, ketimpangan penegakan hukum, krisis mental, kemerosotan moral dan lain sebagainya membuat hampir seluruh kepala daerah di Indonesia bertekad untuk mengatasi dan meminimalisir hal-hal negatif tersebut. Perwujudan keenam visi di atas melalui berbagai macam program, sejalan dengan pandangan Osborne dan Gaebler (1992) tentang 10 konsep birokrasi yaitu (1) aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tetapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat sehingga aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik; (2) aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya, organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sebagainya perlu diajak untuk memecahkan permasalahan dalam masyarakat seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain; (3) aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan sehat dalam setiap pelayanan sehingga sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan bekerja secara lebih profesional dan efisien; (4) aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian visi daripada menekankan pada peraturan-peraturan, setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan visinya; (5) aparatur dan birokrasi berorientasi kepada kinerja yang baik, instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang; (6) aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan mayarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri; (7) aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, disamping pandai menghemat biaya sehingga para pegawai akan terbiasa hidup hemat; (8) aparatur dan birokrasi lebih antisipasif, analoginya lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran, lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit, sehingga akan terjadi “mental swich” dalam aparat daerah; (9) diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipasif dengan pengembangan kerjasama tim sehingga organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan; dan (10) aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar, pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya, untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have