STRATEGI MENGATASI KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TERHADAP DANA PERIMBANGAN PUSAT

La Ode Agus Said

doi:10.35817/jpu.v1i4.6370

Abstract

The purpose of this paper is to strategy to overcome the level of dependence of regional governments on the balance funds in Konawe Utara District and analyze the level of dependence of the North Konawe District government on balance funds. The research method used is a qualitative research method using descriptive analysis method. Through this process, it is expected to emerge a new hypothetical proposition through the interpretation of interactions between attributes and propositions which are then used to construct categories and provide explanations of the phenomena under study. Data collection techniques are in-depth interviews and document studies. Based on the results of the study, the strategy of the North Konawe District Government in managing the level of dependence on balancing funds in supporting the Regional Expenditure Budget was carried out with 2 (two) patterns: 1) Intensification, namely the North Konawe District Government to optimize Local Revenue by optimizing existing regional tax sources and regional levies; 2) Extensification is to control the level of dependence on balance funds by increasing the revenue of the District of North Konawe by placing more emphasis on expanding new sources of income, namely by developing retribution on fees from the development of market services, parking fees and other fees. The level of regional dependence on balancing funds consisting of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds and Special Allocation Funds is 78.90%, which indicates that the balancing funds contribute significantly to the district's income Konawe Utara. This means that the level of dependence of regional governments on balancing funds is still quite high, which can be reduced by optimizing other sources of income. Keywords: Strategy, Local Government, Balancing Fund

Highlights

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur sumber keuangan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis pembagian subsidi pusat kepada Daerah
The purpose of this paper is to strategy to overcome the level of dependence
Extensification is to control the level of dependence on balance funds

Summary

Dana Perimbangan yang Sah

Dari Tabel 1. terlihat bahwa secara keseluruhan PAD Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2014 sebesar 18,35%, tahun 2015 sebesar 16,31%, tahun 2016 sebesar 15,51, tahun 2017 sebesar 17.57%, dan pada tahun 2018 sebesar 20,35%. Terlihat bahwa secara keseluruhan PAD Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2014 sebesar 18,35%, tahun 2015 sebesar 16,31%, tahun 2016 sebesar 15,51, tahun 2017 sebesar 17.57%, dan pada tahun 2018 sebesar 20,35%. Diantara tiga sektor penunjang APBD tersebut di atas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah yaitu sebesar 79,95% dibandingkan dengan PAD dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2014-2018 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Meningkatnya jumlah dana yang dikelola oleh pemerintahan daerah secara agregat sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 tersebut mengindikasikan adanya komitmen politik pemerintah pusat terhadap otonomi daerah. Kajian dengan judul “Strategi Mengatasi Ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Terhadap Dana Perimbangan Pusat”

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

Reduksi Data

Total PAD

DAFTAR PUSTAKA