Abstract
Availability of land for agriculture is an absolute requirement to achieve self-reliance, security and food sovereignty. However, Indonesian farmland tends to decline due to land conversion. Therefore, determining sustainable food farmland and regulating the conversion of food farmland is one of the most strategic policies to achieve food security. The Spatial Plan of the Province of Riau in the Spatial Pattern Plan section states that one of the areas focused on wetland agriculture (rice) is Indragiri Hilir Regency. However, the high conversion of agricultural land threatens the survival of Sustainable Food Agricultural Land. Since the LP2B policy is very dependent on the willingness of the farmers who own the fields, it is considered necessary to socialize the concept of this LP2B policy among farmers so that they can support government policy in achieving food sovereignty. The results of the analysis show that Batang Tuaka sub-district has the potential to be used as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B), but unfortunately this is not supported by farmers' knowledge and understanding of the LP2B concept, so the conversion of farmland is becoming more common and can threaten the realization of food security in Indragiri Hilir Regency.
Highlights
Ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
The results of the analysis show that Batang Tuaka sub-district has the potential to be used as Sustainable Food Agricultural Land (LP2B), but unfortunately this is not supported by farmers' knowledge and understanding of the LP2B concept, so the conversion of farmland is becoming more common and can threaten the realization of food security in Indragiri Hilir Regency
Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha dan Industri
Summary
Dengan luas daratan kurang lebih 190,9 juta ha. Dari keseluruhan luasan tersebut, 37,1 % telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, seperti sawah, pertanian lahan kering, perkebunan, ladang dan penggunaan lainnya, sedangkan 62,9% lainnya berupa hutan. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki posisi yang strategis sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Sumatera Barat, sehingga sangat rentan terhadap alih fungsi lahan pertanian (Apriyanto et al, 2020; Novyar Satriawan Fikri & Azhar, 2020). Karena itu dibutuhkan sosialisasi mengenai konsep LP2B kepada para petani pemilik lahan sehingga mereka dapat mendukung kebijakan tersebut dan mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir (Apriyanto & Fikri, 2021; Djatmiko et al, 2019). Berdasarkan wawancara dengan para petugas dalam hal ini adalah tim IPPT (Izin Perubahan Penggunaan Lahan) terdiri dari Bappeda, BPN, Distan, Disbun, DPU-ESDM, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan, yang merupakan petugas yang terkait langsung dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan diperoleh gambaran bahwa sejauh ini kegiatan sosialisasi yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka perlindungan lahan pertanian berkelanjutan belum pernah diadakan (Amalina et al, 2018; Masrukhin, 2019; Takim, 2020). Target khusus dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran dari para petani pemilik lahan bahwa kedudukan mereka dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian sangat strategis dalam. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani pemilik lahan terhadap konsep LP2B
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
