Abstract
Telur ikan terbang termasuk salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting di perairan Kota Tual. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Terbang, beberapa isu prioritas yang menjadi permasalahan ikan terbang yaitu; (1) sumber daya ikan dan habitat; (2) sosial dan ekonomi; (3) tata kelola. Rencana pengelolaan perikanan ikan terbang ini diharapkan dapat mendukung kebijakan dalam pengelolaan sumber daya ikan terbang maupun telur ikan terbang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis situasi permasalahan sistem serta membangun model untuk pengembangan perikanan telur ikan terbang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sistem. Empat langkah pendekatan sistem dimulai dari analisis kebutuhan, formulasi masalah, identifikasi sistem dan pemodelan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan dalam perikanan telur ikan terbang adalah banyak kapal yang tidak memilki dokumen perizinan, ketersediaan data potensi sumberdaya ikan, penggunaan alat tangkap yang dianggap tidak ramah lingkungan, sumberdaya manusia rendah, harga BBM yang tinggi dan akses modal kepada nelayan. Model pengembangan perikanan telur ikan terbang terdiri dari submodel penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan submodel pengembangan bisnis perikanan telur ikan terbang. Permasalahan perikanan telur ikan terbang di PPN Tual dapat diselesaikan dengan solusi penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan untuk sumber daya ikan terbang dan pengembangan bisnis perikanan telur ikan terbang.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.