Abstract
: Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (SJSN) mandates that social security is mandatory for all residents including the National Health Insurance (JKN) through a Health Social Security Administering Agency (BPJS). This study discusses how the contract system in the Mandiri Health BPJS, how the mechanism for collecting contributions to the Mandiri Health BPJS, and how the quality of BPJS Health guarantees in Parepare City for health services for Mandiri Health BPJS participants. This study included a qualitative descriptive study with an analysis of Islamic economic law in the Office of BPJS Health in the City of Parepare. The results of the study indicate that the contract system in the Independent Health BPJS in the City of Parepare is in accordance with Islamic economic law and the mechanism for collecting contributions from Mandiri Health BPJS participants is not in accordance with Islamic economic principles. Quality assurance of BPJS Kesehatan in the City of Parepare for health services for participants of the Independent Health BPJS in accordance with Islamic economic law.
Highlights
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akad pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Mandiri di Kota Parepare sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan Meknisme pengumpulan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam
that social security is mandatory for all residents including the National Health Insurance
The results of the study indicate that the contract system in the Independent Health BPJS
Summary
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.. Berdasarkan prinsip ekuitas itulah sehingga terdapat pembagian atau penggolongan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi 2 bagian yaitu: Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan. Tujuan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan BPJS Kesehatan ini, dan menjadi masalah yang diangkat oleh penyusun sebagai topik pembahasan dalam penelitian yang akan disusun seperti: 1.1.1 Sejak BPJS Kesehatan ini ditetapkan dan beroperasi seperti perusahaan asuransi, dimana semua rakyat Indonesia diwajibkan bergabung dan harus membayar iuran rutin yang masuk ke rekening BPJS. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, apabila di analisis secara Hukum Ekonomi Islam maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: 1.2.1 Bagaimana sistem akad pada
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
