Abstract
This study aims to evaluate the provisions related to social service crime in the draft criminal law (R-KUHP) in the act of national criminal law reform. The study uses a normative juridical with a statue approach. The urgency of social service as the main criminal sanction against minor offenses can be justified through a combined criminal theory. Social service appropriate in the case of minor criminal offenses because this criminal has the advantage, i.e., the criminal sanction is punitive and still maintaining that the perpetrator can reintegrate into the community. The provisions of social service in the R-KUHP are quite complete and comprehensive. But several things can be noted, i.e., the need for adjustments to several clauses in the R-KUHP related to the provisions of social service and assessment to test the defendant’s readiness to work in the community needs to be more oriented towards community safety.
Highlights
Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan terkait pidana kerja sosial di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional
This study aims to evaluate the provisions related to social service crime in the draft criminal law (R-KUHP) in the act of national criminal law reform
Klausul tersebut antara lain terkait dengan posisi pidana kerja sosial sebagai pidana pokok, namun dalam penerapannya masih sepenuhnya bergantung terhadap kebijakan hakim
Summary
Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan terkait pidana kerja sosial di dalam R-KUHP sebagai upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Tuntutan akan adanya pembaharuan terhadap hukum pidana nasional berusaha dijawab dengan mulai dicantumkannya pidana kerja sosial (community service) sebagai salah satu pidana pokok dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) (Alarid, et al, 2008). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP hanya memberikan batasan (threshold) terhadap pengategorian jenis-jenis tindak pidana, namun tidak memberikan kepastian hukum terkait penjatuhan pidana mengingat sifat dari peraturan tersebut yang tidak mengikat secara hukum.
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
