Responsibility to Protect dalam Kasus Genosida oleh ISIL terhadap Yazidi-Irak melalui Intervensi Militer Amerika Serikat

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan intervensi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dalam menanggapi genosida yang dilakukan oleh Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) terhadap komunitas Yazidi di Irak. Peneliti menggunakan konsep Responsibility to Protect (R2P), yang merujuk pada laporan dari the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) u
 This article aims to explain the military intervention carried out by the United States in response to the genocide carried out by the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) against Yazidi community in Iraq. The researchers use the concept of Responsibility to Protect (R2P), which refers to a report from the International Commission on Intervention and State Sovereignty to see the procedure for procuring military intervention in the R2P framework in detail. This article found that besides several collateral damages, military intervention carried out by the United States was following the procedures set out by the International Commission on Intervention and State Sovereignty. The United States’ intervention was done by the Iraqi government's approval, which had previously requested assistance from the United States. This intervention can be seen as Iraqi collective self-defense as stated in Article 51 of the Charter of the United Nations or intervention based on approval as stipulated in Article 20 of the Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001. This research was conducted qualitatively using sources in the form of a variety of documents and mass media reports.
 ntuk melihat prosedur intervensi militer dalam kerangka kerja R2P secara terperinci. Artikel ini menemukan bahwa meskipun telah terjadi sejumlah dampak sampingan (collateral damages), intervensi militer yang dilakukan oleh AS mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh ICISS, antara lain, dilakukan AS atas persetujuan pemerintah Irak yang sebelumnya meminta bantuan dari AS. Intervensi ini dapat dilihat sebagai pertahanan diri kolektif Irak sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 51 atau intervensi berdasarkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Responsibility of States for International Wrongful Acts tahun 2001. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan sumber-sumber berupa berbagai dokumen dan laporan media massa.