Reconstruction of Legal Norms Through Harmonization of Sexual Crime Laws

Abstract

Harmonisasi dan sinkronisasi menjadi keharusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sebagai upaya kemangkusan hukum dan menghindari adanya tumpang tindih peraturan. Pengaturan kejahatan seksual dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (Permendikbudristek 30/2021) terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” atau lebih dikenal dengan seksual consent, diangkatnya seksual consent tersebut tidak selaras dengan peraturan kejahatan seksual dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Metode penelitian ini melalui pendekatan normatif yang mengacu pada perundang-undangan dan norma-norma serta melalui pendekatan konseptual untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seksual consent tidak tepat masuk dalam kekerasan seksual, karena seksual consent bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Perdagangan Orang, Undang-undang Pornografi, dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 Harmonization and synchronization are required in the development of laws and regulations in order to strengthen the law and avoid overlapping regulations. Sexual crime legislation, there is the phrase "without the consent of the victim" or better known as sexual consent in the Regulation of the Minister of Education and Culture of Research and Technology Number 30 of 2021 concerning the prevention and handling of violence in the higher education environment (Permendikbudristek 30/2021), the term of sexual consent is not in line with the sexual crime regulations in other laws and regulations. This research method uses a normative approach that refers to legislation and norms, as well as a conceptual approach to explain the theory used systematically. The results of the study indicate that sexual consent is inappropriate for sexual violence, because sexual consent is contrary to the Criminal Code, the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Trafficking in Persons Act, the Pornography Law, and the Act Sexual Violence.