Abstract

Having an advantage of being the majority in Indonesia makes the Islamic ideologies particularly the ideology of Islamic Khilafah spreads easily amongs the Indonesian moeslim. Furthermore, those who believe in the ideology of Islamic Khilafah also believe that this ideology is the solution to the problem of the nation such as poverty, unemployement, amorality etc. Historically, the concept of Islamic Khilafah tells that a secular nation is unacceptable and the nation of the Islamic Khilafah is the absolute answer to that. This article elaborates the value of the Islamic notions proposed by Islamic sholars, formal instutions or even Hizbu Tahrir then compares them to the value of Pancasila. In this article, I compare many references regarding Islamism, Khilafatism, and Pancasilaism, and then present them in a critical narration. In short, the optimism to the value of Pancasila rises due to the fact that Islam is apparently one of the foundations of Pancasila. In the other hand, I reckon that the ideology of Islamic Khilafah is a failed product due to its nature of violence and absoluteness which make the ideology and the followers stuck in their comfort zone and their claim of righteousness.

Highlights

  • I reckon that the ideology of Islamic Khilafah is a failed product due to its nature of violence and absoluteness which make the ideology and the followers stuck in their comfort zone and their claim of righteousness

  • Having an advantage of being the majority in Indonesia makes the Islamic ideologies the ideology of Islamic Khilafah spreads amongs the Indonesian moeslim. Those who believe in the ideology of Islamic Khilafah believe that this ideology is the solution to the problem of the nation such as poverty, unemployement, amorality etc

  • The concept of Islamic Khilafah tells that a secular nation is unacceptable and the nation of the Islamic Khilafah is the absolute answer to that

Read more

Summary

HASIL DAN PEMBAHASAN Mengupas Khilafatisme

Khilafatisme sendiri merupakan sebuah konsep yang menghendaki terbangunnya sebuah dinasti Islam yang dikepalai langsung oleh seorang khalifah, sebagai perwakilan Tuhan dalam menegakkan syariat (aturan) Islam di muka bumi secara harfiah dan tekstual. Disebutkan berurutan dari pasal 1 hingga 3, bahwa Akidah Islam merupakan dasar negara, pembagian dua jenis negara menjadi negara islam dan negara kafir – dimana terdapat kalimat menarik bahwa menurut UUD ini, tidak ada satu pun negara di dunia saat ini yang bisa disebut Negara Islam, semuanya Negara Kafir meskipun penduduknya mayoritas muslim, karena menjalankan Hukum Kafir-, dan yang terakhir ialah Khalifah, sebagai pemimpin tertinggi juga memiliki kewenangan legislasi mutlak. Pasal-pasal yang ditetapkan oleh Taqiyudin tersebut seakan menjawab hipotesis dari Armanjani, bahwa nyatanya negara yang berdasarkan syariat memiliki bangun ideologi sebagai berikut: (1) Syariat harus mengatur seluruh aspek kehidupan di negaranegara muslim; (2) setiap pemerintahan harus mampu mewujudkan muslim yang paripurna, yaitu muslim yang patuh menjalankan rukum Islam dan memiliki keyakinan yang sesuai dengan rukun iman; (3) Pemerintahan dapat dicapai melalui mekanisme demokratis, atau melalui sistem monarki yang dipimpin oleh amir yang dianggap sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi; (4) Pemerintah berdasarkan Islam harus memberi dukungan finansial dan politik terhadap sekolah dan perguruan tinggi Islam, di luar sistem pendidikan Islam dibumihanguskan; (5) Pemerintahan harus menjamin terjaganya basis moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pakaian, pergaulan, minuman, kebudayaan, sistem ekonomi, dan lain sebagainya (Armanjani, 2012: 21-22)

Khilafatisme Indonesia versi Hizbut Tahrir dan Pancasila
DAFTAR PUSTAKA
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call