Abstract
The development of an increasingly modern era is no longer a guarantee that a society's culture can be freedom from patriarchy as a whole. The women's equality has increasingly opened up opportunities for women to be active in both the domestic and public areas. The policy for affirming the quota for women's representation was also formulated by following developments. The 30% quota policy for women's representation in political parties is one of the affirmative policies in realizing women's equality in politics in Indonesia. By using descriptive quantitative research methods, this study tries to describe how the implementation of the affirmation policy on the quota of women's representation can work. The results that can be obtained in this study include: (1) in every election process, both the registration process for prospective DPRD members, the process of establishing a temporary candidate list (DCS) and the process of determining the permanent candidate list (DCT) as a whole has complied with quota of 30% women's representation (2) However, it cannot be denied that at every stage of implementation of the policy, there are still many problems
Highlights
Yuni Lestari et al Problematika Implementasi KebijakanPentingnya partisipasi perempuan di ranah politik, tentunya bertujuan agar semakin banyak anggota parlemen perempuan yang ikut berpartisipasi, maka semakin besar kemungkinan isu-isu perempuan seperti pendidikan, kesehatan, reproduksi, perlindungan kerja, dan lain sebagainya dapat diperjuangkan di tingkat kebijakan publik
Berbicara mengenai partisipasi perempuan, tentunya sudah tidak asing lagi ditelinga kita
The women's equality has increasingly opened up opportunities for women to be active in both
Summary
Pentingnya partisipasi perempuan di ranah politik, tentunya bertujuan agar semakin banyak anggota parlemen perempuan yang ikut berpartisipasi, maka semakin besar kemungkinan isu-isu perempuan seperti pendidikan, kesehatan, reproduksi, perlindungan kerja, dan lain sebagainya dapat diperjuangkan di tingkat kebijakan publik. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Tahun 2003 tersebut, seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan undang-undang yang pertama kali menjamin dan menjadi payung hukum bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi di kursi legislatif melalui kebijakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 173 pada ayat (2) menyatakan untuk menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap partai politik harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat, dan ketentuan kuota 30% (tiga puluh persen) juga berlaku di tingkat kabupaten atau kota ketika penyusunan daftar calon legislatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1.1 Persentase Keterwakilan Perempuan
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
