Abstract
The purpose of this study is to find out knowing the problem (inhibiting factors) of bureaucracy in improving the quality of public services at the Muna Regency Regional Secretariat.This study uses a type of qualitative research with descriptive analysis methods in order to describe the problem (inhibiting factors) of bureaucracy in improving the Quality of Public Services at the Muna Regency Regional Secretariat by using data collection methods through interviewing informants and observations.The conclusion of this study is that the problem (inhibiting factors) of bureaucracy in order to improve the quality of public services, namely, human resources that carry out service tasks are not optimal. Because most of those who served in the ministry had a high school education background (high school) which was as many as 19 people or 31.67 per cent. Then the supporting facilities owned by the Muna Regency Secretariat have met service needs, but their utilization is relatively not optimal, this is possible because of limited human resources that have not been able to utilize the facility optimally. Keywords: Bureaucracy, Quality, Public Service
Highlights
Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan, Dwiyanto (2006:54)
The purpose of this study is to find out knowing the problem (inhibiting factors) of bureaucracy in improving the quality of public services at the Muna Regency Regional Secretariat
Demokrasi dan Pedesaan Jawa, Sinar Harapan dan Lembaga Penerbitan FE UI; Jakarta
Summary
Kualitas Pelayanan Publik Kualitas pelayanan dari birokrasi sangat berkaitan dengan kemampuan organisasi menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan. Pengertian efektivitas seperti ini merupakan rumusan yang sederhana yang sifatnya umum, karena bagi organisasi publik efektivitas tidak saja menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan, akan tetapi lebih dari itu pencapaian sasaran harus tetap mengacu pada nilai pemerataan, kemerdekaan keadilan sosial, partisipasi dan sebagainya. Layanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi layanan yang diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan. Dari dua pengertian itu dapat disimpulakan bahwa pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu (mengurus) apa yang diperlukan orang lain, dengan demikian bahwa dari bantuan tersebut tidak diharapkan adanya imbalan jasa yang diberikan oleh sipemberi layanan, karena sifatnya hanya memberikan pelayanan semata. Rangkaian untuk mengetahui Fungsi Birokrasi Dalam Meningktakan Pelayanan Publik pada Sekretarian Daerah Kabupaten Muna dapt di jelaskan dalam kerangka pikir pada gambar 1
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
