Abstract

The relationship between educational institutions and politics is not merely a mutual relationship influence, but also a functional relationship. Institutions and educational processes play important role in structuring the people political behavior in a country or a region. Dayah as the oldest educational institutions in Aceh, which has played a great role, has ups and downs in its legality. After Tsunami and the Helsinki MoU, dayah "ask the right" to not be regarded anymore as stepchildren of any other educational institutions. Due to the struggling, dayah finally get the Acehnese government legality as an formal institution which is equated with other formal educations, and it alumnus could be accepted in some government and private institutions with some requirements be fulfilled that have been decided by the Acehnese government which is formed through the (BPPDA), The Agency of Dayah Educational Development. Nowadays phenomenon shows that between dayah and the Acehnese government have already have symbiotic mutualism.

Highlights

  • The relationship between educational institutions and politics is not merely a mutual relationship influence, and a functional relationship

  • Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa

  • Diakses http://bangun-aceh.blogspot.com/2012/09/tentara-dari-alumni-Dayah-mengapatidak.html, diakses tanggal 12 Juni 2014

Read more

Summary

Almuhajir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe

Hubungan antara lembaga pendidikan dan politik bukan sekadar hubungan saling mempengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara atau daerah. Dayah sebagai lembaga pendidikan tertua di Aceh, telah memainkan perannya dalam membangun negeri ini, mengalami pasang surut dalam legalitasnya. Pasca Tsunami dan MOU Helsinki, dayah “meminta hak” agar tidak lagi dianak tirikan dengan lembaga pendidikan lain yang ada di Aceh. Dayah akhirnya mendapatkan legalitas dari Pemerintah Aceh sebagai lembaga Formal yang disejajarkan dengan pendidikan formal lainya, serta alumninya bisa diterima dibeberapa instansi pemerintah dan swasta, walaupun dengan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh yang dibentuk lewat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPDA). Fenomena sekarang telah menunjukkan bahwa Dayah dan Pemerintah Aceh telah memiliki simbiosis mutualisme antara keduanya

POLITIK PENYETERAAN DAYAH DI ACEH
DAFTAR PUSTAKA

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.