Abstract
Pulau Bangka dan Pulau Belitung merupakan penyumbang hasil pertambangan timah terbesar bagi Indonesia. Dalam aktivitas penambangan timah yang dilakukan di Kepulauan Bangka Belitung ternyata timah menghasilkan mineral ikutan atau disebut sebagai produk sampingan timah berupa kandungan mineral seperti zircon, monasit, dan xenotim, yang dinamakan sebagai logam tanah jarang (LTJ). Hasil mineral ikutan tersebut ternyata mempunyai ragam polemik dalam tahap perencanaan serta pengelolaannya yang disebut sebagai “konflik mineral LTJ”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan perencanaan pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) dan mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan logam tanah jarang (LTJ) di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan teori James E. Anderson tentang proses kebijakan publik. Teori ini menjelaskan ada tiga tahapan dalam perumusan kebijakan yaitu formulasi masalah, formulasi kebijakan, dan penentuan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun data primernya diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 8 orang yang berasal dari Distamben, BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Wakil Gubernur, WALHI, Dosen, serta pengusaha tambang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perencanaan kebijakan terkait pengelolaan LTJ sudah mulai dilakukan, namun akan memerlukan beberapa tahapan lainnya serta kerja sama dari stakeholder yang berkaitan dengan pertambangan. Tantangan dalam pengelolaan LTJ juga menjadi hal yang harus dihadapi seperti dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari zat radioaktif yang terkandung dalam mineral LTJ, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan proses pemisahan mineral LTJ, serta keterbatasan teknologi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan LTJ di Provinsi Bangka Belitung.
Highlights
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa − 117 pengelolaan yang tepat, bahkan mineral yang mengandung logam tanah jarang (LTJ) tersebut dianggap sebagai limbah dari hasil pertambangan
In the tin mining activities carried out in the Bangka Belitung Islands, it turns out that tin produces associated minerals or is referred to as a by-product of tin in the form of mineral content such as zircon, monazite, and xenotime, which are known as rare earth elements (REE)
The purpose of this study is to describe the planning of the Bangka Belitung Province government in the management of rare earth metals (LTJ) and identify challenges in the management of rare earth metals (LTJ) in Bangka Belitung Province
Summary
Alasan (kontra): Ada masalah lain yang harus diprioritaskan yakni reklamasi pasca tambang timah. Kondisi lingkungan yang semakin memburuk akibat pasca tambang menjadi faktor utama WALHI secara tegas untuk menolak jika ekstraksi LTJ dilakukan. “Reklamasi pasca tambang menjadi prioritas utama pemerintah saat ini untuk membuat regulasi akan hal tersebut. Tujuan pemerintah untuk merencanakan ekstraksi LTJ ini sudah jelas demi keuntungan corporate semata, tanpa memikirkan rakyat kecil yang akan merasakan dampak buruk lingkungannya.”. Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa, WALHI sebagai perwakilan sekaligus wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat mengutamakan dampak yang akan terjadi jika pengelolaan ekstraksi LTJ di lakukan di Bangka Belitung. Hal itu terlihat jelas ketika kedua regulasi tersebut tidak mempunyai payung hukum di pemerintahan pusat, sehingga proses pengimplementasiannya juga tidak maksimal dilakukan. Polemik yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung akan disajikan dalam skema berikut ini: Gambar 1.3 Skema Polemik Regulasi Terkait Pengelolaan Mineral Ikutan
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
