Abstract

The study of this idea has a focus on “pitutur luhur” for eradicating corruption in Indonesia. The writing of this idea uses a penal policy approach. It is found that the eradication of corruption has not found significant success. One indicator is the Indonesian Corruption Perceptions Index that has not improved. Apparently, the excessive action taken by the KPK does not reduce the level of corruption much. In this regard, an action plan which is presumed to be worth "fighting" optimally is the eradication of corruption in a preventive manner, without then reducing any repressive efforts. Take, for example, revitalizing the “pitutur luhur” which is one of the local wisdom of Javanese culture. In the perspective of penal policy, efforts to make “pitutur luhur” for eradication of corruption in Indonesia can be interpreted as a manifestation of strategic efforts to improve social conditions that led to the birth of corrupt practices. Therefore, the concrete “pitutur luhur” effort to eradicate corruption in Indonesia can be done in various strategic ways, for example through the world of education, arts and culture, and activities that involve broad community participation.

Highlights

  • The excessive action taken by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) does not reduce

  • In the perspective of penal policy, efforts to make “pitutur luhur” for eradication of corruption in Indonesia can be interpreted as a manifestation of strategic efforts to improve social conditions that led to the birth of corrupt practices

  • The concrete “pitutur luhur” effort to eradicate corruption in Indonesia can be done in various strategic ways, for example through the world of education, arts and culture, and activities that involve broad community participation

Read more

Summary

REFLEKSI HUKUM

PITUTUR LUHUR UNTUK PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Studi ini memiliki fokus terhadap pitutur luhur untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah Indeks Persepsi Korupsi bangsa Indonesia yang belum membaik. Rencana aksi yang sekiranya layak “diperjuangkan” secara optimal adalah pemberantasan korupsi secara preventif, tanpa kemudian mengurangi sedikitpun upaya-upaya represif. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, usaha menjadikan pitutur luhur untuk pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dimaknai sebagai pengejawantahan upaya strategis untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial yang menjadi penyebab lahirnya praktik korupsi. Usaha konkritisasi pitutur luhur untuk pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara strategis, misalnya melalui dunia pendidikan, seni dan budaya, serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Kata Kunci: Pitutur Luhur; Pemberantasan Korupsi; Kebijakan Hukum Pidana

Pelemahan Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Berkurangnya Komisioner KPK
Politik Hukum Hambatan Penyidikan Hambatan Penyidikan Pernyataan Politik
Politik Hukum
Pitutur Luhur dalam Kearifan Lokal Budaya Jawa
Makna Pokok
Pitutur Luhur untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia
DAFTAR BACAAN
Surat Kabar
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call