Abstract

Determination of suspect status is an extension of the pretrial object. The problem is the consideration of pretrial judges in deciding pretrial applications to determine the status of suspects in case No. 97 / PID.PRAP / 2017 / PN.JKT.SEL and case No. 04 / PID.PRAP / 2015 / PN.JAK.SEL. This research is legal research with analytical descriptive specifications with a normative juridical approach. Normative legal research approach. The results showed that the Judge's consideration of the pretrial request was the validity of the evidence used as the basis for determining the suspect. Another consideration is the object of pretrial requests not the authority of a pretrial judge. Pre-trial Judge's Decision Against Pretrial Request Determination of the Status of Suspects is in part granted the Pre-trial Petitioner in part;

Highlights

  • KUHAP adalah: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang: 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2

  • The problem is the consideration of pretrial judges in deciding pretrial applications to determine the status of suspects in case No 97 / PID.PRAP / 2017 / PN.JKT.SEL and case No 04 / PID.PRAP / 2015 / PN.JAK.SEL

  • The results showed that the Judge's consideration of the pretrial request was the validity of the evidence used as the basis for determining the suspect

Read more

Summary

Introduction

KUHAP adalah: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang: 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; 2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan pada Putusan Praperadilan Nomor:97/Pid.Prap/2017/ PN.Jkt.Sel. adalah alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka, setelah dipelajari dan diteliti tidak disertai dengan berita acara penyitaan, yang tidak sesuai dengan Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan: a.

Results
Conclusion
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call