PERSYARATAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT REQUIREMENTS) DI INDONESIA DAN KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI

Esty Hayu Dewanti

doi:10.20473/ydk.v27i3.300

Abstract

As a popular policy in developing countries, local content requirement requires the multinational corporation to use certain amount of components which are produced in the host country in order to give protection to the local industries (national protection). The local content policy has given benefits for developing countries such as an expansion of employment and transfer of technology to the society. Due to the reasons, Indonesia also implemented the local content policy in various sector for example automotive, electronic, oil and gas, etc and it has been legalize in the Indonesian technical regulation. On the other hand, the local content policy violated the national treatment principle which is stated in Article III, 4 GATT and paragraph 1A Annex TRIMs. The national treatment principle defined as the principle which gives the foreign investors/investment no less favorable treatment than the local investors/investment. It is realized that the local content policy has raised the discrimination of some imported product and it should be abolished within certain period as stated in TRIMs.Keywords: local content requirements, national treatment, national protection

Highlights

Abstrak Kebijakan local content requirements merupakan kebijakan popular di Negara berkembang yang mensyaratkan perusahaan multinasional untuk menggunakan prosentase tertentu dari bahan dan komponen-komponen tertentu yang diproduksi dalam negeri sebagai suatu bentuk perlindungan trehadap industri domestik
Lebih jauh lagi dalam kaitannya dengan investor, mereka menginginkan adanya kepastian hukum yang tercermin dari harmonisasi peraturan perundang-undangan Indonesia. “country specific exception should refer to the relevant law and other legal authority which would define the scope of exception.”
United Nations Conference on Trade and Development, “National Treatment”, United Nation New York and Geneva, 1999, www.unctad.org

Summary

Local Content Requirements sebagai Performance Requirements

Pemerintah host country memiliki berbagai pilihan kebijakan investasi dan perdagangan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat dari pelaksanaan foreign direct investment. Menurut Sanwani Nasution dan Mahmul Siregar, setidaknya ada 3 bentuk persyaratan yang dapat ditemukan dalam penerapan local content requirements oleh negara penerima modal yang memuat aspekaspek sebagai berikut[14 ]: a. Ketiga bentuk persyaratan tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai akibat seperti adanya diskriminasi terhadap barang impor, pemaksaan terselubung untuk membeli produk dalam negeri, pemilik modal kehilangan kesempatan untuk menentukan pilihan kebijakan dalam menjalankan usaha, dan pelaku usaha domestik yang tidak kompetitif untuk jangka panjang.[15]. Dari sisi pelaku usaha domestik, apabila Pemerintah tidak tanggap dalam mendorong unsur kompetitif maka para pelaku usaha domestik tersebut tidak akan menunjukkan peningkatan persaingan secara sehat dan lebih cenderung bergantung pada program Pemerintah melalui kebijakan local content. Dengan adanya kewajiban bagi investor untuk membeli atau menggunakan barang-barang buatan dalam negeri, maka dalam hal ini Pemerintah telah memberikan perlakuan yang lebih baik pada barang buatan dalam negeri. 17 Pasal 20 UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Prinsip National Treatment

Pentingnya Prinsip Transparansi dalam Implementasi Local Content Requirements

Daftar Bacaan

Perdagangan yang Terkait dengan

Negara Republik Indonesia tentang Pengutamaan Produk Dalam Negeri