Abstract
Indonesia dalam proporsi ekonomi dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri. Perubahan rezim di Indonesia dari orde baru ke orde reformasi melahirkan berbagai perubahan kebijakan tennasuk di bidang ketenagakerjaan, di antaranya melalui implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur tentang Sistem Alih Daya. Dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, kebijakan alih daya merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam merekrut tenaga kerja baik di sektor publik maupun swasta di Indonesia. Dalam penerapan sistem ini terdapat perbedaan yaitu pelaksanaan di lapangan dan yang tertuang dalam isi Undang-undang. Masalah yang muncul adalah kesenjangan pro dan kontra terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan dengan sistem alih daya. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis studi kasus penelitian ini ingin menjawab mengenai ba gaimana dampak sistem kerja alih daya dengan cara mengkaji motivasi, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan alih daya dalam konteks operasi bisnis kontemporer. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Surabaya Barat. Dimana sentra industri pabrik tersebut memiliki peran terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pekerja khususnya masyarakat sekitar. Penentuan lokasi dipilih secara sengaja sebagai syarat dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Kesimpulan akhir adalah kurangnya pengetahuan pekerja mengenai sistem alih daya yang menjadi penyebab mengapa masih ada pekerja yang enggan untuk tergabung dalam sistem alih daya ini.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Similar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.