Abstract
Legal aid is a constitutional right for Indonesian citizens to obtain legal protection and equality. The existence of Law Number 16 of 2011 is a manifestation of that constitutional right. Fulfillment of legal aid for the poor in Bogor City has been partially implemented using APBD funds in accordance with Regional Regulation No. 3 of 2015 concerning Legal Aid for the Poor and Mayor Regulation Number 39 of 2015 as the Implementing Regulation. The provision of legal aid to the poor in Bogor which refers to the Bogor City Regulation No. 3 of 2015 concerning Legal Aid for the Poor has not yet been realized specifically for the people of Bogor City. This is due to obstacles from external and internal factors in its implementation, namely in the form of a Legal Assistance Organization which is only one accredited at the Ministry of Law and Human Rights and limited funds for absorption of legal aid implementation activities. Therefore, the Government needs to involve Legal Aids (LKBH-LKBH) in private university institutions in Bogor and its surroundings to be able to realize the plan for establishing Legal Consultation innovations (legal clinics) in 68 urban office Bogor City
Highlights
Legal aid is a constitutional right for Indonesian citizens to obtain legal protection and equality
poor in Bogor which refers to the Bogor City Regulation No. 3 of 2015 concerning Legal Aid
This is due to obstacles
Summary
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2 Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Penerbit Cendana Press, Jakarta, 1983, Hlm.2. 3 Pro bono adalah kependekan dari frasa Latin pro bono publico, yang berarti “untuk kebaikan publik.”. Bagaimanakah pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bogor berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015, yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?. 2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bogor berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015, yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?. Peneliti menggunakan cara pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti pada data bahan hukum berupa UndangUndang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015 tentng bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Untuk dapat lebih mendalami atas hasil penelitian ini, peneliti juga akan melakukan pendekatan secara yuridis empiris agar lebih diketahui implikasi peraturan perundang-undanganan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Bogor. Sehingga Penelitian ini dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana seharusnya peristiwa itu menurut hukum yang berlaku.[9]
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.