Abstract
In the case handling of narcotics abuse, the public prosecutor at the Padang District Attorney’s Office only proceed articles that had been suspected by the investigator, without proving accurately the status of the narcotics abuser. This research is aiming to understand the handling of narcotics abuse and its issues during the prosecution process at the Padang District Attorney’s Office. This research is using empirical normative research methodology. Based on the research, the public prosecutor at the Padang District Attorney’s Office did not precisely investigate and probe material evidence related to the status of the perpetrators of narcotics abuse. As a result, in indictment letter, the case of narcotics abuses always being overlaid with the harsher indictment articles, namely Article 111, 112, or 114 of Law Number 35 of 2009, which detention be applicable to the perpetrators. Supposing only a single indictment of article 127 is applied, the perpetrator of the narcotics abuse shall not be detained as stipulated in Article 21 paragraph (4) of KUHAP. This condition is clearly detrimental to the narcotics abuser, especially those people in addiction or victims of narcotics abuse, where they should be placed at the Rehabilitation Institute. Due to the absence of public prosecutor's meticulous attempt in probing material evidence related to the status of the perpetrators of narcotics abuse, it may cause false sentence declared by the judge.
Highlights
Dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Padang hanya melanjutkan pasal-pasal yang sudah disangkakan penyidik, tanpa membuktikan dengan cermat status pelaku penyalah guna narkotika
the public prosecutor at the Padang District Attorney's Office only proceed articles that had been suspected by the investigator
This research is aiming to understand the handling of narcotics abuse
Summary
Nomor 35 Tahun 2009 tidak saja mengatur mengenai aturan administrasi untuk ketersediaan narkotika sebagai zatzat menunjang dunia kesehatan, tetapi juga terdapat aturan pidana dalam hal pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika. 35 Tahun 2009 ini juga dikenal dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika yang dikategorikan sebagai pecandu. Timbulnya penyalahgunaan narkotika adalah karena ketersediaan narkotika tidak hanya dalam hal kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi narkotika digunakan untuk kepentingan peredaran gelap narkotika. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
