Abstract

Consumer dispute can be resolved through on courts or outside the court based on voluntary choice of the parties. Settlement of dispute through the court provisions on the article 45. Dispute of the settlement can be solved out the court by using Consumer Dispute Settlement Body (BPSK).The purpose of establshing BPSK is to protec consumer and producer by designing consumer protection system that contain legal certainty and transparency the information. The existence of BPSK expected equality of justice especially to consumer that aggrieved by consumer. It because the dispute between consumer and producer generally involved in small value so that the consumer hesitate to registered his case to judicial process. There is no adequate between the court fee and indemnification perceived. The problems that the decision of BPSK has characteristic final and binding however it can be carried out to the district court and the decision cannot be executed directly or realized. Keywords: consumers right, consumer’s protection, dispute resolution.

Highlights

  • K expected equality of justice especially to consumer that aggrieved by consumer

  • Expected equality of justice especially to consumer that aggrieved by consumer. It because the dispute between consumer and producer generally involved in small value so that the consumer hesitate to registered his case to judicial process

  • Jurnal Gloria Juris, Vol 6, Nomor 2

Read more

Summary

BPSK diadopsi dari model Small Claim

Tribunal (SCT) yang telah berjalan efektif di negara-negara maju, namun BPSK ternyata tidak serupa dengan SCT. UUPK memberikan persyaratan bahwa untuk dapat diangkat sebagai anggota BPSK harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus (Pasal 6 Kepmenperindag No. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur pada Pasal. Perlindungan Konsumen (UUPK); (i) Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); (j) Mendapatkan, meneliti dan/. Selain dimiliki oleh putusan pengadilan, putusan arbitrase dan grose akta notariil, kepala putusan atau irahirah juga dimiliki oleh akta perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang dibuat dipersidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[15]. Pasal 54 Ayat (1) butir a Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau irah-irah “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
UUPK maupun SK Menperindag Nomor
Tugas ini terlalu berat dan kompleks oleh
Daftar Pustaka
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call