Abstract

Illegal trade in protected animals, including orangutans, is still rife in Indonesia, resulting in a decline in population from year to year. This study aims to analyze the legal protection of orangutans from illegal trade, based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems and their inhibiting factors. The approach to the problem that will be used in this research is a normative juridical approach. The results of the study show that first, the number of orangutan populations has decreased due to illegal trade and there are several factors that hinder the protection of the orangutan population, such as logging, encroachment and road network expansion. The illegal trade in orangutans is something that must be considered because the punishment imposed on the perpetrators is still too light, with what they are doing. Therefore, the punishment and fines can be heavier so that the perpetrators are deterred. Stop forest hunting by tightening forest guarding and providing education about protected animals to the community. Likewise in protecting animals in the country of Indonesia.Keywords: protection, orangutans, illegal trade

Highlights

  • Abstrak Perdagangan ilegal satwa dilindungi termasuk di dalamnya orang utan masih marak terjadi di Indonesia sehingga mengakibatkan populasinya menurun dari tahun ke tahun

  • This study aims to analyze the legal protection of orangutans from illegal trade, based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems and their inhibiting factors

  • 2. Saran Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat penulis berikan saran meliputi : Pertama, Negara memfasilitasi sarana dan prasarana serta memberikan ruang yang seluasluasnya dalam mewujudkan hak politik seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas mental

Read more

Summary

Pendahuluan

Berdasarkan hasil PHVA (Population and Habitat Viability Analysis) orang utan, diperkirakan terdapat 71.820 individu orang utan yang tersisa di Pulau Sumatera dan Borneo (Kalimantan, Sabah dan Serawak) di habitat seluas 17.460.600 hektar. Kondisi ini memperbaharui fakta 10 tahun lalu yang menyebutkan bahwa populasi orang utan Borneo diprediksi sekitar 54.817 individu pada habitat seluas 8.195.000 hektar. Berdasarkan kajian kelangsungan hidup populasi (Population Viability Analysis/PVA), angka minimum populasi orang utan Kalimantan yang dapat bertahan dalam suatu habitat adalah 200 individu dengan kemungkinan kepunahan kurang dari 1% dalam 100 tahun, kurang dari 10% dalam kurun waktu 500 tahun. Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM 1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.[5] Orang utan merupakan satwa dilindungi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM 1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.[5]

Metodologi Penelitian
Perlindungan hukum terhadap orang utan dari perdagangan ilegal
Penutup
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.