Abstract
Protection against victims of theft is a protection according to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, all efforts are to fulfill rights and provide assistance to provide security to victims that must be carried out by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) or other institutions according to criteria. This protection is given at all stages of the criminal justice process within the judicial environment. The following are the rights of victims and witnesses in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims Article 5. The research method in this paper is a normative method that collects library data. The results and discussion of this study is about the protection of victims of theft based on the decision number: 20 / Pid.B / 2017 / PN. Mdn, based on the principle or theory of justice is not fair because there is no restitution or compensation to the victim, and the judge's consideration is to pay attention to things that are lightening and burdensome and pay attention to the absence of justification and forgiveness reasons for imposing a criminal sentence in the form of imprisonment for 2 years against the perpetrators.
Highlights
Abstrak Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian adalah perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan
a protection according to Law Number 13 of 2006 concerning Protection
other institutions according to criteria
Summary
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial adalah korban yang perlu dilayani dan diayomi. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
