Abstract
The problems in this research are: First, how is legal protection, legal compliance and overcoming problems regarding the management of ports in the regions according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its relation to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. The method used in this research is normative legal research, namely research that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and government regulations. The result of the research is that Law Number 17 of 2008 concerning Shipping contains articles that regulate ports which require further regulation in the form of a Government Regulation. The law establishes a system of port authority that will carry out a regulatory role, end state-owned monopoly control over port services, and require the development of national and regional port master plans. Legal protection in implementing regional autonomy is in accordance with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, legal protection for the implementation of various government affairs in the framework of serving the community and managing natural resources. The problems that have arisen in the management of ports in the regions so far are conflicts of use and power. It is hoped that the efforts to deal with these problems can be carried out reactively, meaning that local governments can carry out conflict resolution, mediation or deliberation in dealing with these problems.
Highlights
overcoming problems regarding the management of ports in the regions according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government
The method used in this research is normative legal research
namely research that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations
Summary
1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia 2) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia 3) Fakultas Hukum Medan Area, Indonesia Abstrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum, pemenuhan hukum dan mengatasi masalah Tentang Pengaturan Pengelolaan Pelabuhan di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Hasil penelitian adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kepelabuhan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Perlindungan hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pelabuhan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
