Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dari Ekspansi Ritel Modern Perspektif Negara Hukum Pancasila

Abstract

Legal protection for traditional retail businesses in the perspective of Pancasila state law must include efforts to create a sustainable and inclusive economic environment. By the principles of Pancasila, legal protection for traditional retail businesses can play an important role in maintaining the continuity of traditional businesses and preserving local cultural values. The Pancasila legal state is not only a legal framework but also reflects the soul and values of the Indonesian nation. The research method used in this research is descriptive-qualitative with a library approach. The law governing the layout of modern retail stores to protect traditional stores by adhering to Pancasila values has a significant impact on business and socio-economic conditions in Indonesia. Presidential Regulation Number 112 of 2007 is the main basis for setting the role of modern shops and traditional shops. Apart from implementation challenges, this regulation protects small and traditional businesses by providing equal opportunities for training and protection as well as maintaining a balance of competition. Reconstruction of modern shop organizations in residential areas with due observance of Pancasila values encourages cooperation and harmonization of modernity and local culture. By bringing together cooperation, solidarity, and diversity, this framework creates a fair, inclusive, and sustainable business environment.Keywords: Traditional retail; modern retail; law; reconstruction; PancasilaAbstrakPerlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dalam perspektif hukum negara Pancasila harus mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sesuai dengan asas Pancasila, perlindungan hukum terhadap usaha ritel tradisional dapat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan usaha tradisional dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Negara hukum Pancasila bukan hanya kerangka hukum, tetapi juga mencerminkan jiwa dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Undang-undang yang mengatur tata letak toko ritel modern untuk melindungi toko tradisional dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila berdampak signifikan terhadap kondisi bisnis dan sosial ekonomi di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menjadi dasar utama pengaturan peran toko modern dan toko tradisional. Terlepas dari tantangan implementasi, peraturan ini melindungi usaha kecil dan tradisional dengan memberikan kesempatan yang sama untuk pelatihan dan perlindungan serta menjaga keseimbangan persaingan.Rekonstruksi organisasi toko modern di kawasan pemukiman dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila mendorong kerjasama dan harmonisasi modernitas dan budaya lokal. Dengan menyatukan gotong royong, solidaritas dan keragaman, kerangka kerja ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inklusif dan berkelanjutan.