Abstract

Many local Indonesian assets have not been protected by Geographical Indications and very vulnerable to being exploited by irresponsible parties, one of which is cybersquatting crime by registering a website address on the internet using the name of a geographically indicated product without the right as the legal owner then selling the domain name for expensive price causing losses for local Indonesian assets that have not been registered with Geographical Indications. The problem of this research: How is the legal protection on local assets that have not yet registered as Geogragraphical Indication from cybersquatting crime. The purpose of this research is to find out the legal protection of unregistered local asset as geographical indication product from cybersquatting. The legal research method used is the normative legal research method using the statutory approach and the conceptual approach. The result of the research is the protection of local assets from cybersquatting crimes that have not been protected by Geographical Indications is protected under Article 23 of the ITE Law and for every person whose rights are violated due to cybersquatting crimes, they have the right to file a lawsuit to cancel the unauthorized use of domain names by other parties.

Highlights

  • Indikasi Geografis dan sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab salah satunya ialah tindak kejahatan penyerobotan nama domain dengan mendaftarkan alamat situs di internet memakai nama suatu produk indikasi geografis tanpa hak sebagai pemilik yang sah kemudian menjual nama domain tersebut dengan harga yang tinggi sehingga menimbulkan kerugian bagi aset lokal Indonesia yang belum terdaftar Indikasi Geografis

  • IG berdasarkan Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO) didefinisikan sebagai A geographical indication is a sign used on goods that a specific geographical origin and possess qualities or characteristics that are essentially attributable to that place of origin

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Read more

Summary

Pendahuluan

Sebagai negara megadiversity atau negara yang memiliki keanekaragaman hayati, Indonesia memiliki berbagai produk unggulan pada masing-masing daerah di Indonesia yang harus dipertahankan kualitasnya. Kejahatan ini sebagai tindakan penyerobotan nama domain dengan mendaftarkan alamat situs di internet dengan memakai nama atau merek orang lain secara tanpa hak sebelum pemilik yang sah mendaftarkan, kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi.. Cybersquatting merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual karena kejahatan cybersquatting memberikan kerugian pada produsen produk yang sah apalagi produk tersebut belum terdaftar Indikasi Geografis.5Berdasarkan latar belakang tersebut maka menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam jurnal ini dengan judul Perlindungan Aset Lokal Yang Belum Terdaftar Indikasi Geografis Dari Kejahatan Cybersquatting. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pada aset lokal yang belum terdaftar indikasi geografis dari kejahatan cybersquatting. Penelitian tersebut memfokuskan mengenai perlindungan hukum pada merek terdaftar dari tindakan cybersquatting sedangkan penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum pada aset lokal yang belum terdaftar indikasi geografis dari kejahatan cybersquatting, sehingga penelitian ini memiliki kebaharuan tersendiri

Metode Penelitian
Hasil Dan Pembahasan
Kesimpulan
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call