PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA

Jamin Ginting

doi:10.20884/1.jdh.2011.11.3.173

Abstract

International agreement is an important requirement to make asset recovery effectively. Mutual Legal Assistant (MLA) and Extradition are types of international agreement which usually used among country in asset recovery. Beside the regulations mentioned above, there are international regulation in United Nations ConventionAgaints Corruptio, 2003 (UNCAC 2003) which should be adopted and applied in Indonesian Regulation to make asset recovery effectively, such as regulation concerning Illicit Enrichment, Trading in Influence, bribery of foreign public officials and officials of Public international organizations, bribery in the private sector and another regulations which is supposed to be regulated in Indonesian’s regulation.Key words: corruption, international agreements, extradition

Highlights

Which should be adopted and applied in Indonesian Regulation to make asset recovery effectively, such as regulation concerning Illicit Enrichment, Trading in Influence, bribery of foreign public officials and officials of Public international organizations, bribery in the private sector and another regulations which is supposed to be regulated in Indonesian’s regulation
Korupsi merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara dan masalah pelik yang sulit untuk diberantas, hal ini tidak lain karena masalah korupsi bukan hanya berkaitan dengan permasalahan ekonomi semata, melainkan juga terkait dengan permasalahan politik, kekuasaan dan penegakkan hukum.[5]
Dalam Hubungannya dengan KerjasamaSumaryanto, A. Djoko. “Rancangan Model Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Supremasi Hukum, Januari 2005; United Nations and The World Bank Group Hand Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan. New York: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank

Summary

Republik Indonesia telah meratifikasi UNCAC

Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, Lembaga Negara (LN) No 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 4620, sesuai dengan Undang-undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, tindakan pengesahan tersebut dilaksanakan melalui undangundang yang disetujui DPR-RI dengan telah mem-berlakukan Konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia yang menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap lembaga atau individu di Indonesia

Komponen yang terdapat dalam pasal

Mutual Legal Asisten

Hal mengenai MLA juga diatur dalam Konvensi

Dalam proses

Dalam Hubungannya dengan Kerjasama