Abstract

This paper examines the relationship of good governance and management planning iron sand mine in Kulon Progo. Planning iron sand mining management in Kulon Progo views of the role of the main elements in the perspective of good governance, that the role of the private sector in this matter PT. JMI is more dominant. The role of PT. JMI management planning iron sand mine in Kulon Progo include: (a) general investigation such as engineering studies, economic studies and environmental studies (including social); (b) Exploration iron sand mine; (c) Construction mine;(d) mining; (e) processing, processing and refining; (f) Transportation; (g) Sales; and (h) reclamation. The government's role in planning the management of iron sand mining in Kulon Progo include: (a) permits; (b) Environmental Feasibility; and (c) Supervision. The role of the community in planning the management of iron sand mining in Kulon Progo very small only as a transmitter suggestions and opinions on the EIA.

Highlights

  • Permasalahan pertambangan terasa semakin kompleks dengan munculnya eforia otonomi daerah, —den—ga—n pelimpahan sebahagian kewenangan kepada daerah, baik tingkat satu maupun tingkat dua

  • This paper examines the relationship of good governance and management planning iron sand mine in Kulon Progo

  • Peran masyarakat dalam perencanaan pengelolaan tambang pasir besi di Kabupaten Kulon Progo sangat kecil hanya sebagai penyampai saran dan pendapat mengenai AMDAL

Read more

Summary

Pendahuluan

Permasalahan pertambangan terasa semakin kompleks dengan munculnya eforia otonomi daerah, —den—ga—n pelimpahan sebahagian kewenangan kepada daerah, baik tingkat satu maupun tingkat dua. Tujuan utama kebijakan otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat lebih cepat, efektif dan efisien dalam melakukan aktivitas ekonominya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan tersebut akan diukur dan dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk dan banyaknya investasi yang masuk ke daerah. Meskipun penyerahan wewenang dari Pusat ke Daerah tersebut juga disertai dengan pemindahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi, namun karena banyaknya jumlah daerah otonom di Indonesia, sudah dapat dipastikan bahwa sumberdaya manusia yang ada saat ini tidak akan mencukupi semua kebutuhan tersebut. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, opsi desentralisasi adalah keniscayaan yang tidak terhindarkan dari demokratisasi politik bagi terwujudnya otonomi masyarakat maupun perluasan partisipasinya di tingkat lokal. Konflik kekerasan pun menjadi penanda proses demokratisasi, dimana rakyat mengambil posisi tawar yang tegas terhadap dominasi para elit penguasa dan pengusaha berikut aktor-aktornya

Teori Administrasi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Otonomi Daerah
Good Governance
Metode Penelitian
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kajian Kelayakan Teknik dan Ekonomi
Kesimpulan

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.