Abstract

Every construction work must have a big influence on work accidents. Occupational safety and health (K3) issues in construction services in general are often ignored. This shows the number of work accidents in this sector. Facts in the field of occupational safety and health (K3) implementation are still rarely done, because it only takes away time, first, it costs quite a lot for K3 needs. Therefore, this research will examine the planning of the Estimated Cost of Risk Prevention and OHS Supervision Costs in Office Construction Projects in Surabaya. The method used is making direct observations in the field, identifying accidents in the field, analyzing each sub-job in fulfilling K3 needs, interviews, officers and taking documentation in the field. From this research obtained for the cost (K3) Rp. 51,975,000, - and for the contract fee is Rp. 3,250,336,000, - so the percentage is 1.62%. The K3 needs evaluation plan is carried out using SNI and ANSI standards. The conclusion that can be drawn is that the OSH costs do not have a major effect on the overall project costs if calculated in detail, precisely with the K3 financing calculations it will be younger for companies to see the OHS costs that will be used for the Kalidami office building construction project in Surabaya.

Highlights

  • Setiap pekerjaan konstruksi pasti memiliki pengaruh yang besar terhadap kecelakaan kerja

  • Every construction work must have a big influence on work accidents

  • This shows the number of work accidents in this sector

Read more

Summary

Pendahuluan

Proyek Konstruksi di Indonesia memiliki resiko tinggi, karena angka kecelakaan kerja terbilang cukup tinggi [1]. Di proyek ini banyak terjadi kecelakaan kerja, seperti pekerja yang jatuh dari bangunan. Dalam mengurangi permasalahan risiko kecelakaan pada pekerja bisa dikendalikan dengan penerapan Sistem manajemen K3 dalam penerapannya perlu adanya anggaran biaya kebutuhan K3 pada proyek konstruksi. Peraturan ini mengatur tentang tata cara melaksanakan kegiatan K3 dan tata cara pengalokasian biaya kebutuhan SMK3 oleh Pengguna Jasa. Jadi dengan peraturan tersebut tata cara pelaksanaan K3 dan komponen-komponen biaya kebutuhan K3 yang harus direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pengguna jasa konstruksi [2]. Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penerapan pengalokasian anggaran SMK3 dalam nilai kontrak konstruksi secara tersendiri dari biaya umum lainnya, yaitu sebagai suatu kebutuhan biaya tersendiri dalam kontrak konstruksi. Nilai kebutuhan biaya tersendiri tersebut dimaksudkan agar pengalokasian anggaran SMK3 bisa transparan dan sesuai dengan alokasi kebutuhan pada proyek tersebut.

Hasil Penelitian
Prosentase Kebutuhan K3
Kesimpulan
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call