Abstract
This article describes a picture of the problems and achievements of women's leadership in the realization of gender justice in the regions and their supporting factors. With a locus of research on government at the executive level in Indonesia and objects of study on women Regional Head / Deputy Regional Head, this study produced findings that the profiles of women regional leaders have diverse socio-political backgrounds, individual capital and party bearers. Although there are currently many women leaders who become leaders at the executive level, they have not yet been fully born in the space of structural transformation and governance relations. So that decentralization and regional autonomy should not only serve as momentum marking changes in governance at the regional level, but rather become a structure of change itself, which opens opportunities for structural transformation and restructuring of power relations so that women's leadership becomes more meaningful in regional government. The emergence of women leaders in the regions is still inseparable from familial ties which have taken women hostage to past attachments while structurally hampering the movement of change itself. DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.3389
Highlights
Until now, in Indonesia the presence of women in the political arena is still limited a number of regulations have opened opportunities for women to access decisive political positions in legislative and executive formation
With a research locus at the executive level in Indonesia and the object of study for women Regional Heads / Deputy Regional Heads, this study found that female local leader profiles are diverse in terms of their sociopolitical background, individual capital and political parties
Kekerabatan sebagai aspek yang berpengaruh terhadap kemunculan perempuan pemimpin dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia tidak hanya bermakna sempit yang merujuk pada pengaruh politisi lakilaki dalam ikatan keluarga, namun juga bermakna luas yang merujuk pada diperolehnya promosi politik ke jenjang tertinggi bagi perempuan-perempuan pemimpin daerah karena pengaruh laki-laki yang memiliki berbagai latar belakang dan modal sosial-kultural-religi yang kuat
Summary
Otonomi daerah dan desentralisasi sebagai praktek demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara-negara berkembang merupakan pilihan sadar bagi Indonesia untuk merespon situasi krisis yang lahir dari warisan struktur ekonomi-politik klasik dan kesadaran akan tantangan perubahan masa depan untuk tata kelola negara yang lebih modern. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi rute alternatif menuju upaya perwujudan tata kelola sektor publik yang berkeadilan untuk. Ide kesetaraan warga – baik secara sosial, kelas dan gender yang lebih merupakan produksi suatu konstruksi sosial diskriminatif – diubah melalui instrumen kebijakan dengan membuka struktur kesempatan bagi siapapun yang mengakses sumberdaya dan posisi pengaruh dalam kehidupan politik (Jaweng, 2014). Berbagai kebijakan tersebut memberikan perlakuan affirmative action bagi perempuan dalam kegiatan politik dengan basis pemikiran bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan akan membawa masyarakat Indonesia kepada perubahan menuju sistem yang lebih berkeadilan (Partini, 2014). Walaupun Undang-undang politik untuk Pemilihan Umum telah diubah, kehidupan publik non-diskriminatif dan kemunculan perempuan dalam kekuasaan eksekutif yang telah ditempuh hingga kini, masih belum menunjukkan perubahan yang substantif dan dampak dalam skala (Jaweng, 2014). Artikel ini berupaya mendeskripsikan permasalahan dan pencapaian kepemimpinan perempuan dalam perwujudan keadilan gender di daerah beserta faktor pendukungnya
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
