Abstract
This study aimed to analyze the effectiveness of the collection of tax arrears on STO Stone and to analyze the contribution of delinquent tax collection to the final balance of tax arrears on STO Stone. Taxes become the backbone of cash income for the country, therefore the government ensures that the tax revenue to meet the target. But it does not always go smoothly. Arrears can occur either because of a lack of awareness of taxpayers and the inability of taxpayer funds to pay their tax debts. To handle this, the government, or in this case the Tax Office Primary spearhead that tax arrears may be getting smaller over time. Target's disbursement of tax arrears that have been determined by the Regional Office with a wide range of considerations. The effectiveness of tax arrears collection that demonstrates the ability of the collection of tax arrears based on the amount of tax revenue over the billing section targeted. The biggest tax arrears from 2012 to 2013, due to the balance of the year 2012 plus a legal product which was published in 2013 reduced payments or reductions in 2013. DOI: https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1328
Highlights
PENDAHULUAN Setelah masa Orde Baru (Orba), pajak menjadi sumber penerimaan negara yang terbesar
Dengan efektifnya penagihan pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional
Pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan
Summary
Menurut Waluyo (2009:2) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang diatur Undang-Undang untuk membiayai kegiatan negara dan pembayar pajak tidak dapat imbalan secara langsung. Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Surat yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKBT. 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
