Abstract

This research is located in Kalapeh Baru Village, Sumber Barito District, Murung Raya Regency. The research was conducted with the aim of finding out the role of the Village Head in managing the Village Fund Allocation, especially in the field of infrastructure in the Kalapeh Baru Village. The research findings show that the role of the village head is going well. The role of the Village Head in village financial management, including Village Fund Allocation as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2020 in Chapter IV on Management states that village financial management consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability in Kalapeh Village It's just been going well. The inhibiting factor in the Village Head managing the Village Fund Allocation in Kalapeh Baru Village consisted of a lack of cooperation from the community and also the State Ministry of Village Consultative. In addition, the supporting factor is the realization of the budget can run on time, as well as full support from the Regional Government of Murung Raya Regency.

Highlights

  • Penelitian ini berlokasi di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya

  • This research is located in Kalapeh Baru Village, Sumber Barito District, Murung Raya Regency

  • The research was conducted with the aim of finding out the role of the Village Head in managing the Village Fund Allocation, especially in the field of infrastructure in the Kalapeh Baru Village

Read more

Summary

Latar Belakang

Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah hadir untuk memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk lebih mandiri melalui pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat, yang kemudian dikenal dengan istilah Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini kemudian membuka kesempatan bagi desa untuk mandiri dalam mengurus rumah tangga desa termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam sampai pada pengeloaan keuangan, sehingga pada gilirannya kemandirian desa ini kemudian diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, perbaikan kualitas hidup, serta mampu mengatasi permasalahan baik secara sosial maupun budaya yang selama ini dihadapi, di mana hal tersebut adalah cita-cita kita bersama sebagai bagian dari suatu bangsa. Pelaksanaan ADD di Desa Kalapeh Baru ini didasarkan pada fakta bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, keberadaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam peningkatan pembangunan serta perkembangan bahkan menunjang kemajuan sosial ekonomi di suatu desa

Kerangka Konsep
Alokasi Dana Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Pembangunan Infrastruktur
Metode Penelitian
Hasil Penelitian
Laporan dan Pertanggungjawaban
Daftar Pustaka
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.