Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD Melalui Penyebarluasan/Sosialisai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran

Abstract

Abstrak
 Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia. Pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu UUD 1945, Tap MPR, dan UU/Perpu. Peraturan Daerah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran merupakan langkah progresif dalam mengatur mengenai pasar di DKI Jakarta dimana sebelumnya sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002. Setelah enam belas tahun berlalu terdapat perubahan pada struktur ekonomi masyarakat maupun pada peraturan perundang-undangan penunjangnya. Sehingga hadirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 sebagai langkah yang patut diapresiasi dalam memajukan ekonomi pada pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 ini hadir memberikan pengaturan perpasaran yang lebih terintergrasi, setara dan berkeadilan dalam upaya menciptakan kepastian berusana dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah.
 
 
 Abstract
 Regional regulations are a type of statutory regulation contained in the Indonesian legal system. The formation of regional regulations must not conflict with higher regulations, namely the UUD 1945, TAP MPR, and UU/Perpu. DKI Jakarta Provincial Government Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Markets is a progressive step in regulating markets in DKI Jakarta where previously there was a Regional Regulation that regulated the same thing, namely Regional Regulation Number 2 of 2002. After sixteen years have passed there have been changes to the structure society's economy and its supporting laws and regulations. So the presence of Regional Regulation Number 2 of 2018 is a step that should be appreciated in advancing the economy in markets in DKI Jakarta. Regional Regulation Number 2 of 2018 is here to provide market regulations that are more integrated, equal and fair in an effort to create fashion certainty and balanced cooperative relationships between suppliers and retailers while still paying attention to the alignment of cooperatives, as well as micro, small and medium enterprises.